06 February 2022, 06:20 WIB

Smart City Tidak Semata Teknologi


Putri Rosmalia |

SEJAK pemerintah menggulirkan Gerakan Menuju 100 Smart City pada 2017, konsep smart city atau kota cerdas semakin sering digaungkan. Meski terdengar canggih, pengertian smart city belum benar-benar jelas begitu pula soal dampak nyatanya terhadap kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat nantinya.
Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan salah satu lembaga yang paling aktif melakukan riset smart city di Indonesia. Tidak hanya meriset soal smart city, mereka juga meriset mengenai kota ekonomi cerdas.
Lalu bagaimana kemampuan kota-kota di Indonesia untuk menjadi smart city maupun kota berekonomi cerdas? Bagaimana pula dampak nyata yang bisa diharapkan? Berikut wawancara Media Indonesia dengan Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung (ITB), Profesor Suhono Harso Supangkat, Kamis, (3/2).

Bagaimana hasil riset lembaga anda mengenai kemampuan kota-kota di Indonesia untuk menjadi kota ekonomi cerdas?

Jadi, riset kami yang berjudul Kota Menuju Ekonomi Cerdas itu berangkat dari permasalahan urbanisasi. Sebelum pandemi angka urbanisasi itu sekitar 30% kemudian setelah pandemi diperkirakan sudah mencapai 50%-60%. Sementara daya dukung yang ada diperkotaan tidak sebesar di rural area, khususnya dari ketersediaan lahan. Di sisi lain perkotaan juga men-drive pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang besar itu terjadi di perkotaan.
Jadi, riset kami ini mencoba mengukur kemampuan kota dalam meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota. Di sisi lain juga menghadirkan layanan infrastruktur, teknologi, tata kelola, dan pengelolaan data yang mumpuni. Makna ekonomi cerdas juga mengarah pada konsep ke­seimbangan terhadap sisi sosial dan lingkungan. Pertumbuhannya ekonominya tidak timpang atau hanya misalnya 10% penduduk yang kaya sisanya kesulitan, atau setidaknya sudah ada upaya menciptakan kesimbangan itu.

Lalu bagaimana hasilnya?

Berdasarkan parameter penilaian kami belum ada kota yang sudah bisa disebut sebagai kota dengan ekonomi cerdas di Indonesia. Semuanya masih berproses. Jadi dari format penilaian yang kami buat itu ada enam level. Dari total seluruhnya 93 kota di Indonesia, yang masuk terbaik itu baru berhasil mencapai di level 4. Kalau sudah di level tertinggi, baru bisa dinilai mana kota ekonomi cerdas terbaik.
Dari hasil riset kami ada beberapa nama kota yang menempati posisi tinggi di setiap kategori. Jadi, ada tiga kategori yang dipisahkan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Seluruhnya kami bagi ke dalam 3 kategori, yakni kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Kota besar itu dengan jumlah penduduk di atas 1 juta, sedang jumlah penduduknya antara 500 ribu hingga 1 juta, sementara kecil jumlah penduduknya di bawah 500 ribu.
Kategori Kota Besar diberikan kepada Surabaya, Bogor, Semarang, Bandung, Batam. Kategori Kota Sedang itu Probolinggo, Samarinda, Yogyakarta, Kediri, Cimahi. Kota Kecil yakni Pariaman, Bontang, Bukittinggi, Blitar, Magelang. Kalau ditanya mana yang terbaik memang sejauh ini yang paling maju yang ada di kategori kota besar. Namun, sekali lagi ini tidak bisa dibandingkan begitu saja karena faktor luas wilayah dan jumlah penduduknya yang berbeda.

Kenapa Jakarta tidak masuk?

Jakarta itu bukan termasuk kota. Banyak yang mispersepsi di sini menganggap Jakarta adalah kota seperti yang lainnya. Jakarta itu daerah khusus yang bentuknya provinsi. Sementara wilayahnya dibagi menjadi kota administratif yang tak bisa disamakan dengan kota-kota lain yang berdiri sendiri. Itu mengapa Jakarta tidak kami sertakan. Kalau mau menyertakan Jakarta kriteria penilaian, parameter indikatornya jadi tidak sesuai dengan kota-kota lainnya.

Apa yang harus dilakukan pemerintah kota untuk mendorong terwujudnya kota berekonomi cerdas?

Tentu saja harus ada servis-servis yang diberikan pada pemerintah untuk mendukung jalannya ekonomi masyarakatnya. Memudahkan investasi mendukung jalannya bisnis dan juga memfasilitasi UMKM agar bisa terus bertahan dan berkembang. Konkretnya, misalnya buat peraturan yang memudahkan masyarakat yang ingin berusaha, birokrasi yang tidak berbelit. Tingkatkan pemanfaatan teknologi dengan membuat sistem pemerintahan yang terintegrasi. Beri dukungan kemudahan sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi.
Jembatani jalannya bisnis yang ada di kotanya. Dukung UMKM berinovasi. Misalnya dengan buka jalannya untuk bisa lebih berkembang dan meluaskan bisnis, tingkatkan literasi digital mereka. Literasi digital juga harus terus dilakukan pada masyarakat secara umum. Begitu juga pada seluruh jajaran pemerintah kota agar mereka tidak tertinggal dan bisa terus berinovasi.
Jadi harus dilakukan secara beriringan dan terintegrasi antara pemanfaatan sumber daya, teknologi, juga peningkatan SDM. Kalau teknolgi dan aturannya baik, tetapi masyarakatnya tidak paham dan tidak cerdas kan tidak akan jadi bermanfaat maksimal.

Berapa lama waktu untuk bisa mencapai ekonomi cerdas dan butuh modal berapa besar?

Itu sangat tergantung dari usaha pemerintah suatu daerah memaksimalkan sumber dayanya. Termasuk juga bagaimana mereka melakukan akselerasi pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, memperbaiki aturan daerahnya, dan sebagainya. Dibutuhkan juga leadership yang kuat dan berkomitmen teguh untuk melakukan itu. Kemudian bagaimana ia menentukan arah-arah secara bersama dengan seluruh jajarannya.
Jangan sampai pimpinannya memutuskan sesuatu, tetapi tidak sejalan dengan dinas-dinasnya, apalagi dengan warganya. Ini soal soliditas di dalam pembangunan dan keterbukaan di dalam membangun.
Untuk modal juga sangat relatif. Tergantung inovasi apa yang akan dilakukan, pemaksimalan sumber daya, bekerja sama dengan industri dan dengan masyarakatnya. Tapi yang pasti dibutuhkan modal untuk membangun infrastruktur utama yang mendukung jalannya mobilitas dulu, seperti sarana pra sarana transportasi, akses, dan literasi masyarakat. Baru setelah itu kalau itu sudah diselesaikan mulai merambah ke aspek lainnya.

Lalu soal konsep smart city. Seberapa penting sebuah kota menjadi smart city?

Tentu saja sangat penting karena konsep smart city itu adalah kota yang dapat menghadirkan kenyamanan, keamanan, hingga kesejahteraan bagi warganya, membuat kualitas hidup penghuninya meningkat berkat berbagai aspek yang ada di dalam kotanya yang mendukung peningkatan kualitas hidup mereka, memudahkan warganya untuk berkembang.
Ketika konsep smart city sudah tercapai masyarakat di kota tersebut harusnya sudah memiliki kemudahan untuk berbisnis, mendapatkan pekerjaan, mengakses layanan publik dengan mudah, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang mumpuni. Smart city ini tidak hanya semata diartikan sebagai kemajuan dari sisi teknologi. Namun, kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan warganya, termasuk peningkatan kecerdasan. Mudahnya adalah upaya mencapai apa yang dicita-citakan pada sustainable development goals (SDGs). Ada keseimbangan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Seberapa penting aspek lingkungan hidup berpengaruh pada tercapainya konsep smart city?

Sangat penting. Karena ada teori dalam ilmu lingkungan yang menyatakan bahwa jika suatu daerah itu hijau, sungainya bersih, pengelolaan sampahnya baik, itu tandanya kota tersebut sudah memiliki tingkat kecerdasan yang mapan. Baik dari sisi masyarakat, pemerintah, hingga program, dan insfrastruktur pendukung lainnya.
Sementara kalau suatu daerah yang pertumbuhan ekonominya baik belum tentu kota itu sudah memenuhi kriteria sebagai kota cerdas. Karena ketika ekonominya berjalan baik belum tentu parameter-parameter lainnya tercapai. Misalnya, kemerataan penghasilan, lingkungan hidup, hingga tingkat kecerdasan masyarakatnya mumpuni.

Apakah kota-kota di Indonesia tata kotanya sudah memiliki paradigma berkelanjutan dan berwawasan lingkungan?

Kalau saya lihat secara umum rata-rata belum mengarah ke tata kota yang berkelanjutan. Masih fokus di pembangunan saja. Namun, kalau perbaikan dan mengarah ke berkelanjutan saya lihat sudah mulai ada. Karena memang itu kan sudah jadi instruksi dari negara juga agar daerah melakukan tata ruang kota yang lebih berkelanjutan. Tinggal bagaimana komitmennya saja harus ditingkatkan, kedisiplinannya.

Unsur apa yang umumnya paling sulit tercapai di kota-kota Indonesia dalam mencapai smart city?

Dari sekian banyak aspek, menurut saya, yang paling krusial untuk diperbaiki itu adalah sumber daya manusia dan data. Bangsa kita ini belum melihat data sebagai aset. Data itu masih dianggap ebagai sesuatu yang tidak penting. Ini yang harus diingat bahwa kalau kita punya data yang nyata untuk satu desa, kota, kelurahan, maka kita bisa membangun berdasarkan data. Data yang ada bisa diolah menjadi data science sehingga ada insight kita harus bangun apa untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan di kota itu. Kita harus melakukan apa, perbaiki apa disitu, itu bisa kelihatan semuanya.
Lalu sumber daya manusia, kualitas SDM ini hal mutlak yang harus ditingkatkan terus. Karena tidak akan ada gunanya semua upaya yang dilakukan, program, pembangunan, kalau masyarakatnya tidak memiliki kualitas yang baik. Harus terus ditingkatkan literasinya dalam berbagai bidang.

Dari sisi literasi digital apakah masyarakat Indonesia dan pemerintah kotanya sudah mumpuni dalam mendukung smart city?


Sudah mulai ke arah sana, tetapi masih perlu pengembangan. Kadang masih ada gap atau jarak antara masyarakat dan pemerintahnya. Juga di dalam tubuh pemerintah sendiri. Tidak bisa disamakan juga literasinya untuk semua pihak. Harus sesuai kebutuhannya misalnya mana yang buat masyarakat, mana untuk wali kota, dinas, hingga staf-staf di berbagai bidang, agar yang tersampaikan benar-benar bisa bermanfaat dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.
Secara umum soal smart city, keinginan untuk menjadi smart city sih saya lihat sudah ada, tapi perjalanannya masih panjang. Kebanyakan di daerah-daerah Indonesia itu smart city itu hanya masih sebatas jargon. Masih dipandang atau diperlakukan sebatas untuk proyek. Belum benar-benar dimaknai dengan baik oleh pemerintah daerah. Masih dibutuhkan komitmen dan keseriusan pemerintah daerah untuk menuju ke situ. Harus menyiapkan sumber daya manusianya yang baik, yakni dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakatnya. (M-1)

BERITA TERKAIT