PERLUASAN toko pakaian Zara di Prancis ditolak terkait digelarnya penyelidikan terkait dugaan perusahaan induk toko itu, Inditex, meraup keuntungan dengan menggunakan tenaga kerja paksa warga Uyghur di Tiongkok.
Zara di Prancis berencana memperluas toko mereka yang berada di Bordeaux. Namun, pada 9 November, komisi regional yang bertugas mengawasi proyek itu menolak rencana itu.
Anggota komisi itu menolak rencana perluasan itu karena adanya penyelidikan bahwa perusahaan asal Spanyol iyu meraup untuk dengan mempekerjakan kelompok minoritas Uyghur dalam skema kerja paksa di Tiongkok.
Baca juga: Gelar Fashion Show Haflatu At Takhoruj, Islamic Fashion Institute Luluskan 16 Desainer
"Ini merupakan keputusan politis kami," ujra salah satu anggota komisi itu Alain Garnier.
"Kami ingin mengirimkan pesan keras dengan mengeblok permintaan perluasan toko itu karena mereka tidak mengendalikan pemasok mereka," lanjutnya.
Prancis memulai penyelidikan pada Juni lalu atas tuduhan yang dilontarkan kelompok HAM bahwa empat perusahaan fesyen, termasuk pemilik Zara, Inditex, meraup untung dari penggunaan tenaga kerja paksa warga Uyghur di Tiongkok.
Kelompok HAM meyakini lebih dari 1 juta wargaUyghur dan kelompok minoritas Muslim lain di Tiongkok di paksa bekerja paksa di Xinjiang.
"Dengan pengaruh negatif fast fashion menjadi sorotan dan kecurigaan penggunaan tenaga kerja paksa di Uyghur, proyek Zara kami anggap melanggar kriteria pembangunan berkesinambungan," ujar anggot komisi lainnya Sandrine Jacotot.
Jacotot, yang juga wakil wali kota Bordeaux untuk perdagangan, menambahkan Zara bisa mengajukan banding atas keputusan mereka dengan menjelaskan bahwa produk mereka tela menenuhi syarat pembangunan berkesinambungan. (AFP/OL-1)
