KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini, Menko Marves Luhut mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) berdampak buruk pada citra negara. Pernyataan pejabat negara sekelas Luhut patut dipertanyakan, karena sarat kontroversi bahkan bisa multitafsir. Jadi apakah setelah suksesnya revisi UU KPK, pemerintah kini jadi permisif terhadap tindak korupsi? Apa benar transparansi dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi mengakibatkan citra negara buruk?
Padahal, OTT merupakan senjata andalan KPK satu-satunya untuk melibatkan mata publik dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih merajalela saat ini, terutama di sektor pemerintahan. Jika penanganan kasus korupsi dilakukan dengan operasi senyap, tentu juga sangat mungkin berujung damai di bawah meja.
Tidak ada urusannya OTT dan citra buruk terhadap negara. Jika OTT saja dipersoalkan, dan KPK semakin dibatasi geraknya dalam memberantas korupsi, mungkin akan lebih baik mengatakan bubarkan saja KPK.
