Kandidat calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atas dugaan mencuri start kampanye oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi (APCD). Bawaslu memutuskan tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan alasan Anies belum berstatus sebagai peserta pemilu dan Anies bukan pejabat publik.
Padahal dari perspektif pendidikan politik, safari yang dilakukan Anies berdampak positif bagi demokrasi. Pengenalan lebih awal memungkinkan pemilih memiliki waktu lebih lama untuk mengenal, menyoroti, dan mengevaluasi kandidat. Tidak lagi ibarat membeli kucing dalam karung ketika perhelatan pemilu tiba.
Proses deklarasi, pengenalan, dan sosialisasi kandidat lebih awal tidak hanya membawa keuntungan tapi juga punya risiko besar jika kandidasinya gagal. Seharusnya, tidak hanya Anies. Jika ada kandidat lain yang mendeklarasikan diri untuk maju dan melakukan sosialisasi sejak dini, dari PDIP misalnya, jelas akan membuat pilihan publik makin beragam.
Pengamat dari Universitas Paramadina A. Khoirul Umam berharap agar Bawaslu juga bersikap adil. Jika ada kegiatan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Anies dianggap mencuri start kampanye, seharusnya juga berlaku bagi semua bakal calon dan nama-nama yang kerap disebut menjadi kandidat-kandidat capres dan cawapres. Jangan sampai pernyataan dan kesimpulan Bawaslu dilihat publik sebagai sebuah ketidakadilan.
