YLBHI Minta Presiden Berhentikan Pimpinan dan Dewas KPK

YLBHI menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai karena istri gemar…

Disinformasi gender (ketika seksisme dan misogini bersinggungan dengan kebohongan online) gencar menargetkan perempuan di seluruh dunia, menodai reputasi,…

Persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja menjadi UU melanggar konstitusi karena menghilangkan objek Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 yaitu…

Tujuan pihaknya membuat aduan masyarakat itu untuk mendorong agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Ksus suap penerimaan mahasiswa baru Unila mengungkap keterlibatan pejabat Kemendikbud-Ristek, DPR, MUI, hingga para pengusaha.

PULUHAN aktivis pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di Gedung YLBHI Jakarta, Jumat malam (13/1), membahas sikap pemerintah yang…

Berdasarkan data Kemenkes per 25 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut telah menyerang 255 anak, dengan 143 kasus di antaranya meninggal dunia.

YLBHI menduga penggunaan kekuatan yang berlebihan melalui penggunaan gas air mata dan tidak sesuai prosedur menjadi penyebab  banyaknya korban…

"Secara prinsip, LBHM memandang putusan tersebut tidak dapat dibenarkan, mengingat hak hidup yang bersifat prinsipil dan putusan tersebut cenderung…

SEJUMLAH organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, YLBHI, hingga Eksekutif Nasional akan melaporkan Menkomarvest Luhut Binsar Pandjaitan, ke Polda…

KSP disebut tidak menunjukkan dokumen maupun tayangan presentasi sehingga dapat melihat poin-poin DIM yang disampaikan.

“Karena YLBHI akan terus melakukan api perlawanan melalui konsolidasi gagasan. Ini bukan jargon,”

Aksi teror yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK) terhadap kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.

Penggunaan pasal dalam UU ITE dinilai mengkhawatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai.

Kepada Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldy menyebut pemolisian di Indonesia sudah mulai mengarah pada model pemolisian otoriter.

Disebutkan penangkapan dilakukan ketika Andri Junus dan Ridwam memberikan bantuan hukum pendampingan aksi penyampaian pendapat dimuka umum.

Di tengah keterbatasan ketersediaan vaksin itu, pemberian nyatanya lebih banyak diberikan kepada mereka yang bukan kelompok rentan.

Yayasan LBHI masyarakat sudah sejak lama mengeluhkan ada pasal-pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).