Gus Yahya: Pembukaan UUD 1945 adalah Jiwa dari Visi Tata Dunia

Adi menilai pembahasan amandemen justru beresiko melenceng dari sekedar pembahasan penambahan kewenangan MPR terkait PPHN

Partai NasDem belum melihat adanya urgensi amandemen terbatas UUD 1945. Apalagi pandemi covid-19 yang menambah beban masyarakat belum berakhir.

Menurut Mahfud, pemerintah tidak dapat menyatakan setuju atau menolak terhadap amandemen UUD 1945, karena tidak memiliki kewenangan.

PPHN sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pembangunan tanpa terpengaruh pergantian kepemimpinan nasional.

Ia menilai wacana itu tidak salah. Namun, harus dipastikan amendemen kelima landasan berbangsa dan bernegara itu sesuai dengan harapan rakyat.

WACANA amandemen terbatas UUD 1945 ibarat membuka kotak pandora, sebab UUD 1945 tidak mengenal istilah perubahan terbatas kecuali dibatasi oleh kebijakan…

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkapkan alasan DPD mewacanakan dilakukannya amandemen ke-5 konstitusi sebagai koreksi atas amandemen…

"Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik," tandasnya.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan.

Sikap pernyataan menolak penjajahan telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sehingga Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pemerintah saat ini selalu membuat dikotomi tentang sekolah negeri dan sekolah…

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi.

Taufik Basari berpendapat penerapan amandemen UUD 1945 harus melalui proses dan kajian yang mendalam.

Pengamat politik dari LIPI Firman Noor walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan…

Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.

Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa…

Arsul Sani, menyatakan jika frasa agama nantinya dihilangkan dari PJPN maka bisa diartikan  pemerintah melanggar konstitusi yakni UUD Negara Republik…

Dengan munculnya penekanan pada nilai-nilai Pancasila, maka pendidikan itu tentu harus utuh dan menyeluruh, termasuk terkait perhatian pada pelajaran…

Perlu segera dibuat naskah akademiknya agar semua pihak bisa menganalisis dengan cermat dan memberikan masukan yang konstruktif.