Sultra Alokasikan Rp12,7 Miliar Perbaiki Rumah tidak Layak Huni

DI Pulau Rempang, layanan puskesmas sudah dihentikan dan sekolah-sekolah negeri dipindahkan sejak Agustus 2023 karena proyek Rempang Eco City.

Salah satu dasar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

PERUBAHAN konstitusi tentang peraturan perundang-undangan bukanlah ide atau gagasan yang diharamkan. Perubahan tersebut tidak dilarang dalam mencari…

JADIKAN momentum peringatan Hari Konstitusi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya konstitusi sebagai acuan proses berbangsa dan…

PAKAR hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan reformasi undang-undang dasar sudah mencapai usia 24 tahun. Di waktu yang cukup lama itu maka…

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN)…

SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir mengajak seluruh komponen bangsa untuk mensyukuri dan melakukan refleksi mendalam atas kemerdekaan yang…

Ketua MPR menilai idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.

WAKIL Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan tidak ada upaya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk MPR periode saat ini. Isu mengubah UUD dipastikan…

MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.

Teks Pembukaan UUD 1945 selalu dibacakan saat upacara. Berikut isi dari teks tersebut.

KETUA MPR, Bambang Soesatyo, menyebut jajarannya sepakat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 usai Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

KASUS hukum yang menjerat para hakim dan mencoreng wajah lembaga yudisial bukan hanya terjadi pada kasus suap hakim Gazalba Saleh.

Ketua MPR mengklaim sudah mengkaji lebih dalam tentang amandemen UUD 1945.

ADANYA gugatan dan usulan pembatasan periodesasi jabatan ketua umum partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bagian dari aspirasi masyarakat…

ANGGOTA DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya…

ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem…

Menurut Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, perjuangan buruh saat ini sangat berharap betul kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan konstitusi.