Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, DPR Desak Terbitkan Aturan Teknis

SEBANYAK 202 anak menjadi korban dari 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, sepanjang lima bulan pertama tahun ini. Separuh kasus terjadi…

RUMAH Sakit Umum Daerah Undata Palu, menyatakan kondisi RO, 15, ABG korban pemerkosaan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terus membaik.

Kemenkumham diminta untuk semakin meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)…

SEORANG gadis remaja, 15, diperkosa 10 orang di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Baru lima dari 10 pelaku yang ditangkap.

Kasus persetubuhan ABG berusia 15 tahun oleh 10 pria di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mendapat sorotan. Diduga salah satu pelaku merupakan oknum…

JAKSA Ahli Madya pada JAM Pidum Erni Mustikasari menegaskan masih terdapat banyak persoalan yang menyebabkan implementasi UU PKDRT dan TPKS bersifat…

ANALIS Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Pol. Ciceu Cahyati Dwimeilawati menyampaikan data Polri menunjukkan kasus kekerasan…

IMPLEMENTASI Undang-Undang Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat ini masih belum maksimal.

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pada Juni 2023 nanti, tujuh aturan turunan UU TPKS bisa dituntaskan.

Sesuai UU, korban KDRT yang melapor ke pihak berwajib harus langsung mendapatkan perlindungan dan kasusnya ditangani dalam waktu 1x24 jam sejak keluar…

Jangan sampai momentum kepercayaan tinggi masyarakat terhadap UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hilang. 

KETUA DPR RI Puan Maharani mendorong aturan pemilu yang mendukung peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Keberadaan perempuan dalam lembaga…

DUA pimpinan pesantren di NTB ditangkap karena memperkosa 41 santriwatinya. Pelaku menjerat korban dengan modus 'pengajian seks' dan dijanjikan…

Kementerian PPPA menggelar rapat untuk membahas percepata penyusunan aturan turunan UU TPKS.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan diperlukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif mengenai produk-produk hukum dan aturan dalam upaya pencegahan…

FUNGSI pencegahan dan perlindungan peserta didik di lingkungan pendidikan harus dilakukan segera dengan memanfaatkan sejumlah instrumen hukum dan kebijakan…

JARINGAN Masyarakat Sipil untuk Advokasi TPKS Veni Siregar mengkritisi satu tahun UU TPKS yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam penegakannya.

Penerapan aturan UU TPKS belum bisa diaplikasikan sepenuhnya dan sejumlah kasus tindak kekerasan seksual malah berujung damai.

KPAI mendorong adanya jaminan rehabilitasi bagi anak pelaku kekerasan seksual dalam aturan turunan UU TPKS.