Sosialisasi UU TPKS Penting untuk Proteksi Diri dari Predator Seksual

Untuk mengawal pengesahan RUU PPRT, pemerintah akan mendorong komitmen bersama dan kerja-kerja politik dengan DPR dan masyarakat sipil.

Menurut dia, kasus kekerasan di Brebes menjadi ironi dalam upaya melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

UU TPKS harus terus disosialisikan dan menjadi informasi serta pengetahuan publik, terutama bagi kelompok yang rentan menjadi korban.

Upaya edukasi dan peningkatan literasi masyarakat terkait apa dan bagaimana menyikapi dan mencegah tindak kekerasan seksual juga harus ditingkatkan.

Dengan adanya peraturan pelaksana UU TPKS hingga lembaga layanan, penanganan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa dilakukan lebih…

DPP NasDem mengkritik lambatnya kerja pemerintah dalam membuat aturan turunan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah…

KEBERHASILAN jajaran Polres Tangsel menangkap S, 45, terduga pelaku pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 10 tahun di Komplek Kejaksaan, Cipayung,…

Keterbukaan masyarakat dalam merespons tindak kekerasan seksual harus dibarengi kehadiran aturan pelaksanaan UU TPKS.

UU TPKS dapat menjamin korban untuk menjamin hak korban atas penangan, perlindungan, dan pemulihan.

Kementerian PPPA menekankan pentingnya menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi mahasiswa dari praktik kekerasan seksual.

DPR telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) terkait kelanjutan kasus pelecehan…

Di lapangan, kasus kekerasan seksual terbaru setelah diundangkannya UU TPKS tidak serta merta merujuk atau menjadikan UU TPKS referensi.

Seluruh elemen masyarakat, ujar dia, diharapkan turut mengawal dan mengawasi implementasi UU TPKS.

Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan UU TPKS delik dan hukum acaranya bisa langsung dieksekusi tanpa aturan turunan.

Mantan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengatakan UU TPKS delik dan hukum acaranya bisa langsung dieksekusi tanpa aturan turunan.

UU TPKS mendorong masyarakat berani melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilihat atau dialaminya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka meminta Pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tingginya angka kekerasan seksual pada anak.

Catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2022 mencatat angka kekerasan siber berbasis gender (KSBG) meningkat dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus.

Sinergi dan komitmen dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) beserta Kejaksaan RI merupakan bentuk nyata kehadiran…