Pemerintah Baru Ajukan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2022, Kenapa?

Terdapat beberapa pasal seperti Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil dalam UU ITE…

Jika Komnas Perempun ingin mengilangkan diskriminatif terhadap perempuan, Komnas HAM menyajikan Standar Norma dan Pengaturan agar revisi UU ITE…

Banyak usulan dari pakar terkait pasal-pasal yang diatur dalam KUHP cukup ditarik dan dimasukan ke UU ITE kemudian diperberat ancaman pidananya

Berbagai kajian dan data menunjukkan bahwa UU ITE tidak memiliki kemampuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan eksploitasi. 

Ketum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut menilai platform digital seharusnya turut bertanggung jawab mengawasi konten…

Kebebasan berpendapat di dunia maya diharapkan tidak melanggar kebebasan orang lain sehingga tidak perlu ada fenomena saling lapor menggunakana UU…

Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto menambahkan revisi UU ITE penting segera dilakukan untuk melindungi hak digital masyarakat.

Berbagai masukan diterima, salah satunya menekankan pentingnya edukasi terhadap pengguna ruang digital.

PEMERINTAH dan DPR telah menyepakati RUU Pemilu dan RUU ITE dipastikan tidak akan dibahas di tahun ini karena keduanya bukan bagian dari 33 RUU yang…

Pemerintah menyatakan, revisi UU ITE dilakukan agar UU ini lebih bagus dan tetap memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran norma di jagat siber.

Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat,…

Para narasumber dari kalangan terlapor dan pelapor yang hadir secara virtual ini banyak menyorot pasal 27 dan pasal 28 UU ITE.

Cyber Crime Polri sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menegur terlebih dahulu konten yang berpotensi melanggar…

Pencabutan laporan dikarenakan adanya upaya mediasi antara Joseph dan pelapor.

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan…

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja menerbitkan surat edaran dan telegram yang ditujukan kepada seluruh jajarannya agar…

Hoaks saat ini bisa disebut sudah sangat meresahkan, tetapi saling lapor atas nama pencemaran nama baik juga tidak kalah mengkhawatirkan.

Ditambahkan Mardani, poin-poin demi poin yang dicantumkan dalam Surat Edaran tersebut harus dikawal sehingga Polri lebih professional dalam menjalankan…