Pemutusan Konten Informasi Elektronik di Papua Dipermasalahkan ke MK

“Isteri saudara J kita lakukan pemeriksaan termasuk hp isteri saudara J kita sita juga,” ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Senin (2/8).

Penggunaan pasal dalam UU ITE dinilai mengkhawatirkan, lantaran kerap tidak memiliki asas legalitas dan pengusutannya tidak memadai.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes berharap revisi UU ITE tidak mengesampingkan aspek kebebasan berbicara dan berpendepat

kondisi internet di Indonesia saat ini bagai pisau bermata dua bagi penggunanya, terutama generasi Y atau milenial yang menjadi pengguna mayoritas…

Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini. Namun, dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.

Menurut dia, Kemenko Polhukam akan terus mendorong sosialisasi SKB Pedoman Implementasi ke tingkat pelaksana. Bahkan, pemerintah akan menerbitkan SKB…

Pertimbangan penandatanganan SKB tersebut adalah dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.

Adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terwujudnya rasa keadilan.

POLDA Riau memburu perekam video CCTV yang memperlihatkan aksi pemukulan perwira berpangkat Kompol, RW kepada petugas jaga Bripda FZ. Aksi pemukulan…

Komnas HAM menyebut masih banyak pasal lain yang menjadi sumber masalah atas jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Seluruh pasal multitafsir dalam regulasi ini bisa diubah setelah diajukan pemerintah untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2021.

Sesuai mekanisme kerja, maka Baleg akan menunggu draf revisi UU ITE yang akan disampaikan oleh pemerintah untuk kemudian dikaji lagi esensinya

Pasalnya, revisi terbatas tidak mampu menjawab problematika yang dipicu dalam penerapan UU tersebut.

"Jadi sekali lagi, usulan revisi yg dibuat ini bukan harga mati. Ini adalah tim yang susun rekomendasi," ungkap Deputi Bidang Koordinasi…

Menurut Mahfud saat jumpa pers yang disiarkan melalui YouTube, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, orang dijerat UU ITE adalah orang yang menyebarkan…

Dari diskusi yang dilakukan, Kemenkumham bersama seluruh pihak yang terlibat menyepakati dua hal.

Politikus Partai Golkar Meutya Hafid menilai masih memungkinkan apabila revisi UU ITE dimasukkan dalam Prolegnas 2021.

Saat ini, DPR tengah menunggu surat dari Kemenkumham terkait rencana memasukkan revisi Undang-Undang ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Dr. Amir Mahmud. M. Ag, mengatakan setiap kebijakan pemerintah, termasuk persoalan keagamaan semisal pelaksanaan haji tentunya juga harus mempertimbangkan…