-
UU Cipta Kerja Diapresiasi Pengusaha AS
UU Cipta Kerja ditangkap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan AS tersebut sebagai upaya positif pemerintah RI memangkas berbagai macam kerumitan…
-
PERINGATAN Hari Buruh Sedunia atau May Day yang jatuh 1 Mei diperingati massa buruh Jawa Tengah dengan menggelar mimbar bebas, suarakan kembali penolakan…
-
Dalam diskusi ini, DPR siap akan memberikan ruang partisipasi bagi buruh terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang…
-
KLHK berjanji akan melengkapi data-data verifikasi terkait perkebunan sawit ilegal di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah pada Juli mendatang.
-
Pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1 belum mengatur klausul tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau…
-
"Secara umum terdapat kurang lebih 17.000 perda dan Perkada yang perlu disesuaikan dengan UU Cipta Kerja," ungkap Kepala Pusat Penerangan…
-
"Dari sisi nilai juga (JKP) itu tidak menjawab kebutuhan buruh, peruntukannya ternyata bagi pekerja buruh yang di-PHK. Padahal di lapangan perusahaan…
-
Dengan UU Cipta Kerja, pemerintah sudah memberikan kemudahan perusahaan telekomunikasi untuk melakukan merger dan akuisisi.
-
Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
-
Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat…
-
Keberadaan UU Cipta Kerja mengubah ketentuan pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hingga menimbulkan ketidakpastian.
-
Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK
-
"Ada tiga hal yang diberi apresiasi oleh masyarakat dan lembaga internasional dalam Indonesia menangani covid-19 yaitu terkait dengan kebijakan…
-
BP Batam saat ini sudah menerapkan sistem Pendekatan Berbasis Risiko melalui Sistem OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based).
-
Menaker mengatakan bahwa peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan yang menjadi mandat UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan…
-
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang…
-
PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.
-
Perbaikan dan perevisian yang akan dilakukan pemerintah juga diharapkan tak mengubah esensi produk hukum tersebut.
-
Willy Aditya mengatakan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) dibahas oleh fraksi-fraksi yang akan dilihat catatan pentng efektivitas teknis pembahasan.
-
Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah mendorong revisi dan perbaikan UU Cipta Kerja masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)…