KPK Terus Kumpulkan Bukti Keterlibatan Mardani H Maming

Abdul Fickar Hadjar melanjutkan, pihak penerima uang atau dana dapat dijerat TPPU jika penerima mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang…

Pengamat politik AS Hikam mengkritisi rencana Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) memberi pendampingan hukum kepada tersangka Mardani…

Penyidik lembaga antikorupsi menggeledah salah satu apartemen yang diduga milik Mardani di kawasan Jakarta Pusat.

Ketua BPP HIPMI ini sendiri  berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan dan tengah mempersiapkan bukti yang diperlukan

Tim penyidik KPK telah bekerja berdasarkan prosedur hukum dalam perkara yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tersebut. 

Ali menegaskan KPK sudah sesuai prosedur hukum menetapkan Maming sebagai tersangka

KPK menegaskan pengusutan kasus yang menjerat Mardani sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Belum ada surat keputusan, permintaan, dan maupun salinan perintah pencegahan dari KPK kepada pihak imigrasi,” tandasnya

Imigrasi menyebut pencegah dilakukan karena Maming berstatus sebagai tersangka dalam perkara yang tengah diusut KPK.

Maming dicegah selama enam bulan. Kepentingan pencegahan Mardani cuma diketahui oleh KPK

Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo mengubah-ubah keterangan dalam persidangan karena ditekan

Uang tersebut disetorkan Dwidjono kepada Mardani H Maming melalui PT Borneo Mandiri Prima Energy (PT BMPE) miliknya.

Margarito meyakini, Kejaksaan Agung (Kejagung) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami perkara ini.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAK) Boyamin Saiman meminta Maming tak intervensi pengadilan dalam rangka penegakkan hukum.

Dwidjono, melalui kuasa hukumnya melaporkan Ketua DPD PDIP Kalsel ini pada tanggal 16 Februari 2022.

KPK belum bisa mengonfirmasi perkara tersebut berkaitan dengan pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Sebelumnya Mardani terseret dalam kasus dugaan suap izin pertambangan dengan terdakwa Dwiyono Putrohadi.

"Maka tidak patut bagi Mardani mendapatkan pemanggilan paksa karena beliau selalu kooperatif termasuk ketika berhalangan pun menyempatkan diri…

Bendahara Umum PBNU, Mardani H Maming memenuhi pemanggilan Pengadilan Tipikor Banjarmasin sebagai saksi