Sengketa Tanah Adat Pulau Rempang dari Kacamata Hukum Properti

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan SK (Surat Keputusan) Hutan Adat Aceh, kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang…

Sebanyak 148 bidang tanah ulayat di Aceh yang tersebar di 10 daerah berhasil didata oleh Universitas Syiah Kuala.

Ketua Majelis Desa Adat di Bali berharap pemerintah lebih memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat, terutama hak-hak atas tanah adat secara…

Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan mekanisme dan skema perlindungan tanah ulayat melalui pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

KPASI) yang menghimpun raja, sultan, ratu, dan pemangku adat seluruh Indonesia berharap pemerintah memberikan perhatian yang serius hak pengelolaan…

SEBAGAI upaya untuk mengurangi penduduk miskin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan mengembalikan fungsi tanah kas desa atau kelurahan.

Kasus jual beli tanah untuk infrastruktur terminal di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, muncul di saat getolnya pemerintah menggalakkan infrastruktur.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) mewujudkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, melalui penguatan penyelenggaraan pemerintahan…

Mereka yang bersuara di media sosial masih terus dibayangi UU ITE yang bisa kapan saja menjerat Masyarakat Adat yang bersuara kritis.

Perjuangan Zakarias Bonyadone hanyalah contoh dari perlakukan negara dan pemerintah terhadap masyarakat adat di Papua.

KONFLIK pertanahan yang kerap terjadi bisa diselesaikan dengan baik jika pihak yang bersengketa mengedepankan musyawarah.

KEPALA Adat Besar Kung Kemul Kaltim Kaltara, Indra Bengeh, meminta pihak lain untuk tidak memperkeruh persoalan di Desa Long Bentuq terkait klaim lahan…

ADA enam wilayah adat di Papua dan Papua Barat yang punya banyak lahan tidur dan masyarakat ingin memanfaatkan lahan itu untuk perkebunan, termasuk…

WARGA Desa Kalahien, Kabupaten Barito Selatan meminta Ir Ben Brahim S Bahat menyelamatkan tanah-tanah adat di Kalimantan Tengah.

Tokoh adat Labuan Bajo meminta klarifikasi pada Pangdam Udayana Mayor Jenderal Kurnia Dewantara terkait lahan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa…

Kasus penjualan tanah pemerintah kabupaten di Manggarai Barat terus diselidiki jaksa