Sistem Proposional Terbuka Suara Rakyat dalam Demokrasi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak mengubah jangka waktu penyelesaian sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Penyelesaian sengketa pilpres di MK tetap…

MAHKAMAH Konstitusi (MK) bakal dinilai inkonsisten jika mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima atau menolak permohonan uji materil UU ITE dan KUHP.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang…

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai memuat sejumlah pasal karet. Hal itu berpotensi merugikan…

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar kegiatan aksi simpatik dan edukatif menolak sistem pemilu proporsional tertutup

Enny menambahkan pembentukan MKMK itu akan segera diresmikan dengan penandatanganan peraturan MK tentang MKMK.

Norma yang paling banyak diuji ialah Pasal 222 UU Pemilu terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%.

Wali Kota Airin Rachmi Diany selaku pengarah tim kampanye Benyamin-Pilar membagikan uang santunan anak yatim yang bersumber dari Baznas.

BPK menyatakan bakal menyempurnakan standar dan metode pemeriksaan yang digunakan.

Membuka batas defisit hingga melebihi 3% tanpa batas maksimal menjadi sumber rentanya APBN terhadap terpaan krisis seperti yang terjadi di penghujung…

Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Para pemohon yang sebagian merupakan mahasiswa keberatan dengan perpres tentang penaikan tarif BPJS Kesehatan yang terbit hanya dua bulan sejak MA…

Sidang perdana dengan agenda pendahuluan itu dapat disaksikan di kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI.

Sidang pendahuluan pengujian perppu itu akan mengacu pada ketentuan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mencakup penjarakan fisik (physical…

Keputusan itu ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Diseases…

Ahli mengatakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bukan hanya investigatif, ada banyak ragam pemeriksaan yang masuk dalam PDTT.

Perkara itu diajukan oleh Ignatius Supriyadi.

ADA sejumlah catatan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019