Penyelesaian Sengketa Pilpres di MK Tetap 14 Hari Kalender

Ratusan advokat atau pengacara yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang…

Mita menyoroti kondisi MK yang terdiri dari sembilan orang hakim. Sementara, ratusan daerah yang menyelenggarakan pemilu bakal memboyong perselisihan…

Pada putusannya, MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU Pilkada terhadap UUD 1945 yang dimohonkan oleh Perkumpulan untuk…

Dalam 75 hari masa kampanye sama dengan 75 hari persiapan logistik yang harus dilakukan oleh KPU. Waktu yang singkat terutama dalam hal validasi dan…

PASANGAN calon nomor urut 02 pilkada Kalsel Denny Indrayana-Difriadi Darjat mempertimbangkan mengajukan gugatan PHPU ke MK terkait hasil pemuingutan…

Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli mengatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Belu dan Malaka…

KPU Riau siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 30 hari terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 25 TPS di Kabupaten Rokan Hulu…

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel mulai melakukan persiapan penyelenggaraan PSU. Hal ini dikemukakan Ketua KPUD Kalsel, Sarmuji, Selasa (23/3).

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Labuhanbatu Selatan, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempa…

Mahkamah Konstitusi (MK) akan kembali membacakan putusan terhadap 13 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada Serentak 2020, hari ini,…

Proses penetapan KPU Kabupaten Bandung untuk menetapkan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan tertunda karena adanya gugatan dari paslon nomor 1 di Mahkamah…

Erna juga menegaskan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan juga menjadi fokus pihaknya, sehingga PSU jangan sampai menyebabkan penyebaran…

Mahkamah Konstitusi  mengundang saksi dari KPK,KPU, Bawaslu, dan Ditjen Pemasyarakatan terkait  pemeriksaan lanjutan perkara Perselisihan…

Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu…

Pelantikan sembilan kepala daerah hasil pilkada 2020 di Nusa Tenggara Timur (NTT) diundur karena masih ada sejumlah sengketa di Mahkamah Konstitusi…

KPU menyebut sebanyak 30 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHP) Pilkada 2020 tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Banyak gugatan yang dinyatakan oleh majelis tidak dapat diterima sebab permohonan diajukan lebih dari tiga hari.

Mayoritas perkara dinyatakan tidak dapat diterima dan ada pula yang dicabut oleh pemohon.

Dari 134 permohonan sengketa Pilkada 202 yang diterima MK, diperkirakan ada  96 perkara yang potensial lanjut ke tahap persidangan dan pembuktian.