Menkeu Pastikan Sembako di Pasar Tidak Dikenakan Pajak

Ketua FKP3 Aminullah, mengungkapkan dengan PPN yang lama saja (10%) para pedagang sudah sulit menjual barang-barangnya.

Berlawanan dengan program yang diusung pemerintah dalam memulihkan perekonomian di masa pandemi covid-19.

IKAPPI mencatat ada beberapa bahan pangan yang dalam dua hari terakhir ini mengalami kenaikan antara lain ayam yang biasanya Rp25 ribu/kg sampai Rp30…

"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumi barang/jasa yang tidak dikenai PPN".

Politikus Partai Golkar itu pun menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap bertanggung jawab atas wacana tersebut.

“Rakyat sedang susah, sembako dan pendidikan mau dipajaki. Partai Demokrat menolak keras."

Menurut dia, penerimaan pajak negara dapat ditingkatkan dengan cara lain, sehingga tidak perlu mengenakan pajak untuk sembako.

Pemerintah, tutur Anis, perlu kreatif dalam menciptakan peluang peningkatan penerimaan sektor perpajakan yang masih rendah.

Perhimpunan Pergerakan Indonesia memandang rencana pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat.

DPW IKAPPI DKI yakin kebijakan itu akan ditinjau ulang dan pemerintah bersama DPR RI akan sangat bijak dan berpihak kepada masyarakat kecil, dalam…

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani tersebut.

Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok mendapat respons negatif dari para pedagang di Pasar Induk…

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam rencana pemerintah yang memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk…

Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah tidak berada dalam posisi untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait revisi UU KUP, yang memasukkan poin…

Ditjen Pajak, Kemenkeu, enggan memberi banyak komentar ihwal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan bahan pokok.

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), jasa pendidikan atau sekolah diwacanakan ditarik…

PEMERINTAH berwacana untuk mengenakan PPN pada bahan pangan. Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi.  Apalagi di tengah…

PENGENAAN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% untuk sembako, jasa pendidikan dan kesehatan mendorong laju inflasi tahun ini dan tahun depan.

Wacana pemerintah untuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok patut dipertanyakan dari nilai Pancasila karena berpotensi melanggar…