Dewas: Putusan Pimpinan KPK Domain Legitimatif yang Sah

Tjahjo menyebut wajar saja ada kalangan yang setuju dan tidak setuju terkait tes wawasan kebangsaan itu.

Febri Diansyah menjabat Juru Bicara KPK sejak 2016 hingga 2019. Saat pergantian kepemimpinan KPK pada akhir tahun lalu, Febri tak lagi menjabat juru…

UU KPK yang baru tersebut dinilai tidak konstitusional baik secara formal maupun materiil.

UU KPK lama dinilai bukan kitab suci yang mutlak kebenarannya dan tidak bisa direvisi

Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII), sedikitnya ada 18 kasus lama dan relatif besar yang…

"Tadi saya juga diskusi sebentar sebetulnya dewan pengawas itu kan dimaksudkan agar dalam bekerja KPK lebih proper. Diawasi," ungkap Alex

"Ini seolah-olah di KPK ini kan jadi jubir. Kan begitu, ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot…

Ganjil jika KPK menolak kehadiran dewan pengawas. Pasalnya, semua lembaga penegak hukum di Indonesia punya pengawas. Bahkan, Presiden saja ada yang…

Penarikan surpres, jelasnya, berdasarkan asas contrarius actus yaitu badan yang mengeluarkan suatu kebijakan dapat membatalkan sendiri kebijakan tersebut.

Di dalam sebuah negara demokras, jelasnya, setiap lembaga memiliki badan pengawas guna menjalankan fungsi kontrol.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada pemimpin KPK yang baru agar bisa menjadi manajer yang baik

Masifnya penangkapan yang dilakukan KPK tidak sebanding dengan besarnya pengembalian aset negara dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.

Tujuannya, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kejaksaan dan…

Publik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi.

"Kesimpulan dari semuanya ialah status dugaan pelanggaran etik itu belum berkekuatan hukum tetap. Cara begini ingin terlihat ingin menyudutkan…

Fungsi dewan tersebut juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menggangu proses penegakan hukum.

Presiden Jokowi telah melayangkan surpres sebagai penanda dimulai atau ditolaknya pembahasan RUU bersama DPR. Dalam surpres itu, pemerintah menerima…

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Soedirman Muhammad Fauzan berpendapat, ada sejumlah poin revisi yang justru bertujuan untuk meluruskan fungsi…

"Pemerintah sekali lagi, Presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan…