Pemerintah Targetkan Peraturan Pelaksana UU TPKS Rampung Tahun Ini

Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai tampilkan kepemimpinan melayani. Ini karena Puan kerap bersuara terkait isu-isu menyangkut publik.

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya…

UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman…

Tersangka diduga melakukan aksi biadabnya kepada para korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP sejak 2019 hingga 2021.

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti menyebut banyak hal merisaukan dalam naskah akademiknya, selain multitafsir, landasannya…

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

“Tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun. Semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik. Karena penanganan kasus kekerasan…

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar sosialisasi sehingga publik mengetahui secara penuh apa saja substansi UU itu.

"Pengundangan UU TPKS tersebut semoga menjadi era baru penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban,"

Aturan teknis sangat dibutuhkan agar menjadi landasan pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPDT).

Masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan…

Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai sebagai sosok aspiratif bagi perempuan masa kini. Ini dilihat dari sepak terjangnya dalam memperjuangkan beragam…

Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.

PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi UU menjelma kabar baik bagi banyak kalangan, terutama para…

LAHIRNYA Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah perlawanan terhadap kekerasan seksual (KS).

Mengacu UU TPKS, UPTD PPA berfungsi untuk mengawal pemenuhan hak korban kekerasan seksual dan pendampingan selama proses peradilan.