-
Hari Privasi Data Sedunia, Pengamat: Privasi Data Indonesia Terus Berkembang
UU PDP seharusnya tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi…
-
Sanksi tegas dalam UU PDP tidak sebatas sanksi administratif dan perdata. Korporasi atau individu bisa dikenai sanksi pidana, meski ada pengecualian…
-
Dengan ditetapkannya UU PDP, BSSN siap mendukung dan melaksanakan isi pengaturannya sesuai dengan amanat, tugas dan fungsi, serta kewenangan BSSN.
-
Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit pada 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet.
-
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data pribadi (PDP) perlu memberikan perhatian khusus pada kerentanan berbasis gender terhadap perempuan pada kekerasan…
-
PAKAR teknologi informasi dan sekaligus pendiri Drone Emprit and Media Kernel Indonesia, Fahmi Ismail mengapresiasi pengesahan RUU Perlindungan Data…
-
UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengakhiri kebuntuan antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga pengawas pelindungan data pribadi.
-
"Maka semua PSE harus mempunyai teknologi firewall dan teknologi enkripsi yang dari waktu ke waktu terus ditingkatkan untuk menjaga agar mampu…
-
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan pengesahan RUU PDP merupakan era baru dalam tata kelola dan perlindungan…
-
Sahnya RUU PDP menjadi UU merupakan momentum tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya di ranah digital
-
RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023
-
"Terjadi perubahan sistematika RUU dari draf awal yang disampaikan pemerintah yang terdiri dari 15 BAB dan 72 pasal, berubah menjadi 16 BAB dan…
-
Sanksi yang ada dalam UU PDP harus tegas. Ada konsekuensi hukum dan denda yang memberatkan perusahaan atau lembaga bila tidak mengelola data-data dengan…
-
Tanpa infrastruktur yang memadai, pengesahan RUU PDP tidak akan menyelesaikan permasalahan kebocoran data yang terjadi belakangan ini.
-
Pratama Persadha menuturkan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur.
-
Zacky menegaskan, industri ekonomi digital menyambut baik aturan dalam RUU PDP yang tinggal selangkah lagi untuk disahkan oleh pemerintah.
-
Komisi I DPR terus berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Yang nantinya akan menjadi payung hukum atas…
-
Komisi I telah selesai membahas seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP, namun masih diperlukan peninjuan ulang.
-
Peningkatan penggunaan internet membawa berbagai risiko seperti penipuan online, hoaks, cyberbullying, dan konten negatif lainnya.
-
Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan mengatakan, RUU PDP sangat dibutuhkan dan menjadi tolok ukur penilaian dunia internasional terhadap upaya Indonesia…