-
RUU Tertunda Menjadi Prioritas
Tujuh fraksi telah menyatakan menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila masuk Prolegnas Prioritas 2021.
-
Perlu langkah preventif sejak pra dan proses perumusan dan perancangan yang juga merupakan tugas BPIP.
-
Seruan ANAK NKRI itu bertajuk aksi 1310 tentang menolak UU Ciptaker dan RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP.
-
Sebagai perawatan atas dasar negara, sudah semestinya penguatan Pancasila menjadi keprihatinan bersama seluruh elemen bangsa.
-
Bila hanya mengubah judul tetapi tidak mengubah arah dan jangkauan pengaturan, RUU tidak perlu melalui kesepakatan Prolegnas kembali.
-
Pasalnya, hal itu keluar dari konteks aksi yang menuntut penghentuan pembahasan RUU HIP.
-
"Mereka perusuh. Ada yang anak-anak juga. Masih di bawah usia, ya."
-
Setelah RUU HIP resmi diganti menjadi RUU BPIP, DPR tidak akan serta-merta melakukan pembahasan, tetapi menjaring aspirasi publik dahulu.
-
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU BPIP hanya mengatur tugas, wewenang dan fungsi pembinaan ideologi pancasila, tanpa ada pasal-pasal yang sensitif
-
Pancasila menjadi filter infiltrasi pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang dapat merusak tatanan nilai-nilai.
-
DPR dan pemerintah berharap setelah ini tak akan ada lagi kegaduhan terkait isu-isu seputar RUU HIP.
-
DPR mengklaim sudah memberikan penjelasan agenda Rapat Paripurna kepada pimpinan aksi. Namun, demonstran enggan beranjak sampai rapat dinyatakan selesai.
-
"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP. Kami minta cabut rancangan aturan tersebut."
-
RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP Di dalamnya terdapat sebanyak 7 bab dan 17 pasal, sedangkan RUU…
-
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga…
-
Agenda rapat paripurna DPR hari ini adalah menutup masa sidang IV 2019-2020.
-
Pancasila adalah sumber segala sumber hukum yang berada dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga tidak bisa diletakkan ke dalam Undang-undang.
-
"Ada kampanye hitam yang sarat dengan irasionalitas dan pembodohan nalar pikir. Kini ada kelompok tertentu yang menggunakan sejarah sebagai alat…
-
Selain menjadi pimpinan Baleg, Rieke juga menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU HIP di Baleg DPR RI.
-
Sepak terjang Rieke mengusung RUU HIP membuat gerah mayoritas anggota. Pasalnya, sebagian besar fraksi pada awalnya tidak mengetahui materi rancangan