KLHK: Penegakan Hukum Konservasi Lemah karena Kewenangan PPNS Terbatas

"Kita bangkit terus. Kita perjuangkan sampai RUU Daerah Kepulauan ini diundangkan," kata Ali Mazi dalam acara Working Group Discussion II…

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan, jati diri koperasi seharusnya tidak memasuki ranah sektor jasa keuangan.

Komisi XI DPR-RI menyusun rumusan baru terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU-PPSK) atau Omnibus Law…

KETENTUAN dalam RUU PPSK tersebut, bertentangan dengan UU 25/1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7/2021.

Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (Fordebi) menyikapi RUU PPSK) dan menyampaikan pendapat bahwa tidak tepat pengaturan KSP ke OJK. 

Para pelaku koperasi meminta agar Presiden Joko Widodo memerintahkan menteri atau kepala lembaga terkait untuk mencabut pasal-pasal tentang…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) telah dimulai pada Senin (28/11).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.

RATUSAN dokter dan tenaga kesehatan, serta mahasiswa dari berbagai universitas fakultas kedokteran melakukan aksi protes di depan gedung DPR, Jakarta,…

Ia menuturkan bahwa sejumlah poin yang dibahas dan mengalami perubahan yaitu mulai dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, pidana mati,…

APAKAH UU lama sudah tidak relevan atau mengandung konflik satu dengan lainnya, harus ada penjelasan dan telaah ilmiah terkait aspek filosofis, yuridis…

Kopdit Gentiaras Pringsewu, Lampung, menyampaikan aspirasi dengan tagar #tolakRUUPPSK dan menyampaikan pesan "Tolak Pengaturan Koperasi…

(F-PAN) DPR RI akan memperjuangkan dengan sangat serius terkait pasal-pasal dalam RUU PPSK yang berpotensi membunuh keberadaan koperasi di Indonesia. 

Hal itu agar karya pembangunan Pemerintah Daerah terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Dalam Pandangan F-NasDem diserahkan secara tertulis oleh Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, F-NasDem memberikan 6 catatan untuk menjadi perhatian pemerintah

Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran…

Andy A Djunaid, Ketua Kospin Jasa Pekalongan. menyampaikan kekhawatiran jika RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terutama pasal…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa  RUU POM mengakomodasi respons kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan…

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan RUU POM diharapkan dapat memperkuat lembaga BPOM selaku otoritas pengawasan Obat dan Makanan.