-
33 RUU Berlanjut, Termasuk RUU Minol
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati 33 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.
-
PEMBERLAKUAN otonomi khusus (otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan warga Papua dan Papua Barat.
-
PENGAMBILAN keputusan tingkat II draf daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tertunda.
-
Pembahasan RUU Dwi Kewarganegaraan sebetulnya sudah berlangsung lama di DPR. Bahkan, pembahasan dilakukan sejak periode DPR sebelumnya.
-
Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.
-
Kita memprioritaskan RUU 2020.
-
Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.
-
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
-
RUU minuman beralkohol sempat dibahas DPR RI pada 2015. Namun, peliknya suara pro dan kontra dari berbagai fraksi menghambat penyelesaian rancangan…
-
PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
-
Elemen pariwisata Bali menganggap RUU Larangan Minuman Alkohol itu sangat kontra produktif di Bali sebagai destinasi wisata dunia.
-
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi DPR masih dalam tahap mengkaji berlanjut atau tidaknya RUU Minol.
-
Pembahasan RUU Minuman Beralkohol sebetulnya sempat dibahas oleh DPR periode 2014-2019.
-
RUU itu memuat 24 pasal mulai dari pelarangan memproduksi alkohol jenis tertentu hingga pelarangan mengonsumsi minuman tersebut.
-
Pengaturannya jangan sampai tumpang tindih UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan UU Pemerintahan Daerah.
-
Setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, hukum akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Masyarakat diharuskan mengetahui seluruh aturan…
-
“Konflik kepentingan di sini adalah di satu sisi berperan menuntut tindak pidana, tapi di sisi lain dapat menjadi konsultan hukum kementerian…
-
Revisi UU Kejaksaan, jelas Hibnu, ialah menetapkan fungsi jaksa sebagai lembaga pengendali perkara atau asas dominus litis.
-
"Kita apresiasi tentu saja bahwa sudah disahkan, tentu dengan segala pertimbangannya yang kami yakin pasti untuk kebaikan bersama seluruh bangsa."
-
Diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam satu tahun sebanyak 1 RUU dan apabila sudah diselesaikan pembahasannya dapat mengajukan 1 RUU lagi…