33 RUU Berlanjut, Termasuk RUU Minol

PEMBERLAKUAN otonomi khusus (otsus) Papua harus dievaluasi menyeluruh untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan warga Papua dan Papua Barat.

PENGAMBILAN keputusan tingkat II draf daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 tertunda.

Pembahasan RUU Dwi Kewarganegaraan sebetulnya sudah berlangsung lama di DPR. Bahkan, pembahasan dilakukan sejak periode DPR sebelumnya.

Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

RUU minuman beralkohol sempat dibahas DPR RI pada 2015. Namun, peliknya suara pro dan kontra dari berbagai fraksi menghambat penyelesaian rancangan…

PEMERINTAH melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Elemen pariwisata Bali menganggap RUU Larangan Minuman Alkohol itu sangat kontra produktif di Bali sebagai destinasi wisata dunia.

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol (Minol) di Badan Legislasi DPR masih dalam tahap mengkaji berlanjut atau tidaknya RUU Minol.

Pembahasan RUU Minuman Beralkohol sebetulnya sempat dibahas oleh DPR periode 2014-2019.

RUU itu memuat 24 pasal mulai dari pelarangan memproduksi alkohol jenis tertentu hingga pelarangan mengonsumsi minuman tersebut.

Pengaturannya jangan sampai tumpang tindih UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan UU Pemerintahan Daerah.

Setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, hukum akan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Masyarakat diharuskan mengetahui seluruh aturan…

“Konflik kepentingan di sini adalah di satu sisi berperan menuntut tindak pidana, tapi di sisi lain dapat menjadi konsultan hukum kementerian…

Revisi UU Kejaksaan, jelas Hibnu, ialah menetapkan fungsi jaksa sebagai lembaga pengendali perkara atau asas dominus litis.

"Kita apresiasi tentu saja bahwa sudah disahkan, tentu dengan segala pertimbangannya yang kami yakin pasti untuk kebaikan bersama seluruh bangsa."

Diputuskan bahwa usulan RUU dari komisi dalam satu tahun sebanyak 1 RUU dan apabila sudah diselesaikan pembahasannya dapat mengajukan 1 RUU lagi…