Baleg DPR Loloskan Harmonisasi Revisi UU Kejaksaan

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyebutkan, pemerintah saat ini terus merumuskan perubahan yang bakal dilakukan dalam revisi tersebut. 

Apabila RUU tersebut disahkan, lanjutnya, penegak hukum tidak kesulitan menghadapi pelaku korupsi yang melarikan diri.

Terdapat beberapa pasal seperti Pasal 27 Ayat 3, Pasal 28 Ayat 2, Pasal 29, dan Pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil dalam UU ITE…

Revisi RUU Pemilu disiapkan untuk memikirkan ulang desain Pemilu agar memperdalam proses demokratisasi dan memperkuat sistem presidensial dengan menumbuhkan fairness…

Menurut Burhanuddin, akan muncul persoalan legitimasi penjabat kepala daerah yang menggantikan gubernur, bupati/ wali kota yang masa jabatannya habis…

Wacana revisi undang-undang KPK dinilai prematur.

PEMERINTAH dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mencabut RUU Pemilu dari daftar program legislasi nasional  2021.

Ahmad Doli Kurnia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan salah satu bagian dan langkah dalam penyempurnaan sistem…

Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah sudah dicabut Mahkamah Konstitusi (MK).

Achmad Baidowi menjelaskan, usulan tersebut agar sekaligus menguji implementasi UU Pemilu setelah digunakan dua kali yaitu pada tahun 2019 dan 2024.

"Narasumber yang kita sepakati kita akan utamakan dari klaster kelompok terlapor atau pelapor, kita ingin mendengar apa sih yang mereka rasakan…

Penerapan pasal oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, sehingga pemerintah perlu untuk segera melakukan…

“Butuh diskusi selama 2 bulan mengenai revisi UU ini. Tim akan melaporkan apa isi dan bentuknya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan…

DPR memiliki semangat yang sama dengan pemerintah terkat rencana revisi Undang-Undang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembuat fitnah dan hoaks, harus terus menjadi sasaran UU ini guna menjaga ketentraman di tengah masyarakat.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menjelaskan, jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan…

Beberapa pasal UU ITE yang multi tafsir di antaranya, pasal 27 ayat 3 tentang defamasi (fitnah), pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian.

Namun, tidak adanya revisi UU Pemilu dipandang tidak memberikan manfaat bagi tata kelola pesta demokrasi. Sebab, mekanisme kontrol rakyat terhadap…