Revisi UU Migas Harus Segera Diselesaikan untuk Kepastian Hukum dan Investasi

PEMBATASAN pembelian BBM bersubsidi merupakan sesuatu yang penting untuk direalisasikan. Salah satu caranya adalah merevisi Perpres No:191/2014.

BPOM berencana untuk merevisi Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya pelabelan Biosphenol-A (BPA).

Hingga saat ini belum pernah ada kajian akademis dan belum melibatkan berbagi kelompok yang ada di masyarakat, termasuk kelompok masyarakat pelaku…

Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tujuan agar berjalan reformasi dan penguatan…

DPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang…

Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan…

Pemerintah harus mengedepankan asas kehati-hatian, transparansi, dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses…

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional.

PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.

Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.

KOALISI Masyarakat Peduli Kesehatan (Kompak) yang mewakili 12 organisasi, menggelar aksi kreatif parade mural  untuk mendesak Presiden segera…

PERNYATAAN Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat…

POLEMIK keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi turut direspons kalangan…

Tidak perlu terlalu fokus dengan KONI dan KOI.

Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.

Kementerian BUMN sedang mempersiapkan kehadiran dashboard BUMN. 

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Arsul Sani menyebut wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 dan pemilihan…