Pemerintah Harus Transparan Dalam Revisi UU Nomor 12/2011

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP…

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional.

PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.

Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.

KOALISI Masyarakat Peduli Kesehatan (Kompak) yang mewakili 12 organisasi, menggelar aksi kreatif parade mural  untuk mendesak Presiden segera…

PERNYATAAN Dedy Sitorus Anggota DPR RI F-PDIP yang dimuat di medsos diduga pelecehan atau penghinaan kepada profesi advokat. Padahal profesi advokat…

POLEMIK keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi turut direspons kalangan…

Tidak perlu terlalu fokus dengan KONI dan KOI.

Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan berkelanjutan di setiap daerah.

Kementerian BUMN sedang mempersiapkan kehadiran dashboard BUMN. 

Peneliti Perludem Fadil Ramadhanil mendorong adanya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Arsul Sani menyebut wacana penyempurnaan atau revisi paket Undang-Undang (UU) politik sebaiknya baru dilakukan setelah pandemi Covid-19 dan pemilihan…

Awalnya, evaluasi Prolegnas 2021 direncanakan pada Juni ini. Namun, dibutuhkan kesepakatan anggota Baleg secara utuh agar rapat bisa terlaksana.

Komnas HAM menyebut masih banyak pasal lain yang menjadi sumber masalah atas jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"(Draf) yang beredar PDF file, yang punya PDF file siapa? Kalau bukan komputernya yang menyimpan itu, kalau bukan konseptornya?," kata anggota…

"Jadi sekali lagi, usulan revisi yg dibuat ini bukan harga mati. Ini adalah tim yang susun rekomendasi," ungkap Deputi Bidang Koordinasi…

Raker dibutuhkan untuk menentukan apakah RKUHP bisa masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2021 melalui evaluasi prolegnas…

PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya.

ICW mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).