-
DPR Harap RUU Penyiaran Selesai di Periode 2019-2024
Revisi RUU Penyiaran sudah dilakukan sejak tahun 2012 untuk mengubah UU Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.
-
TAKHTA itu menggoda. Sama halnya dengan wanita dan harta. Karena itu, ada kearifan lokal di negeri ini yang mewanti-wanti hati-hati dengan perkara…
-
Teten Masduki mengungkapkan saat ini, dengan peraturan perundangan yang ada, pengawasan terhadap badan usaha tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan.
-
"Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merivisi Undang-Undang (UU) Koperasi,"
-
TIGA asosiasi pemerintahan desa mengancam akan melakukan demo besar-besaran jika revisi UU Desa soal perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak segera…
-
Masyarakat sipil memandang revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu segera dilakukan.
-
ASIAN Development Bank (ADB) menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang di tengah memburuknya…
-
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan revisi UU IKN salah satunya untuk mengakomodasi keinginan…
-
Komisi VII DPR RI berharap Revisi Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dapat memberikan kepastian hukum dan menarik minat investasi di…
-
PEMBATASAN pembelian BBM bersubsidi merupakan sesuatu yang penting untuk direalisasikan. Salah satu caranya adalah merevisi Perpres No:191/2014.
-
BPOM berencana untuk merevisi Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, khususnya pelabelan Biosphenol-A (BPA).
-
Hingga saat ini belum pernah ada kajian akademis dan belum melibatkan berbagi kelompok yang ada di masyarakat, termasuk kelompok masyarakat pelaku…
-
Achmad Baidowi mengusulkan revisi terbatas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dengan tujuan agar berjalan reformasi dan penguatan…
-
DPR akan mempertimbangkan muatan materi untuk merevisi Undang-Undang No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih relevan dengan undang-undang…
-
Pada Revisi KUHP, kata Eddy, juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh presiden atau wakil presiden. Pengaduan dilakukan…
-
Pemerintah harus mengedepankan asas kehati-hatian, transparansi, dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses…
-
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan kalangan pengusaha sudah setuju terhadap kajian Pemprov DKI untuk merevisi kenaikan UMP…
-
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola olahraga nasional.
-
PEMERINTAH dan DPR diminta menyelesaikan perbaikan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja sesegera mungkin.
-
Setelah sebelumnya disepakati oleh pemerintah dan Komisi II DPR untuk tidak perlu melakukan revisi UU Pemilu.