-
MPR dan BPIP Desak PP Standar Nasional Pendidikan Direvisi
PP tersebut tidak merepresentasikan keinginan publik apalagi keinginan Presiden, MPR, DPR dan lembaga tinggi lainnya.
-
ICW mendesak pemerintah dan DPR segera mengubah Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
-
Ada 271 daerah yang harus dipimpin Pjs bila UU Pilkada tidak direvisi. Dampaknya sangat luas dan bisa menggadaikan kelangsungan pembangunan di seluruh…
-
Usai menghimpun masukan dan saran dari pihak pelapor dan terlapor, berikutnya tim akan menghimpun saran dan masukan dari kelompok aktivis, masyarakat,…
-
"Nanti ya, beberapa langkah masih dibahas tim," ujar Deputi III Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo
-
Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar temuan Polri mengenai dugaan penyimpangan anggaran dana otsus harus diperhatikan.
-
"Kami kaget sekali Pak Jokowi mendorong revisi UU ITE. Ini kabar baik bagi masyarakat sipil,"
-
Salah satu tugas tim kajian ialah mendalami pasal karet dalam UU ITE yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
-
UU ITE dianggap membatasi terlalu keras kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka umum.
-
Apalagi revisi UU ITE membutuhkan kajian mendalam, seperti audit legal terkait pasal yang dianggap bermasalah. Sehingga, kritik dan masukan publik…
-
"Pemerintah membentuk 2 tim," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Platte, Jumat (19/2).
-
Menkominfo Johhny G Plate mendukung Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membuat pedoman resmi penafsiran pasal-pasal UU ITE yang…
-
Fenomena saling lapor telah menghilangkan karakter sopan santun dan budaya dialog publik sebagai mekanisme penyelesaian masalah.
-
Setelah diberlakukan selama 13 tahun, sudah waktunya UU ITE direvisi sesuai dengan tuntutan zaman
-
DPR RI juga berharap revisi UU ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan. Sehingga tidak ada lagi pasar karet yang multitafsir.
-
KPU menyiapkan simulasi apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak merevisi Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berharap agar pelaksanaan pemilu nasional dan pemiu daerah tidak dilakukan serentak. Hal itu agar beban tugas penyelenggara…
-
Peneliti Perludem Heroik Pratama memaparkan empat alasan ihwal urgensinya revisi Undang-Undang No. 7/2017 tentang Pemilu.
-
Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro menyebut banyak hal yang harus jadi perhatian dalam merevisi UU Pemilu.
-
Setelah menerima pandangan dari tiap fraksi, Komisi II akan segera melakukan penyesuaian draft RUU Pemilu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Komisi…