RI Bisa Hasilkan US$565 Miliar dari Perdagangan Karbon

Tiga peraturan baru yang diterbitkan OJK bertujuan mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal…

BEM Nusantara mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi yang mengatur teknis penjualan BBM bersubsidi agar tidak bisa diakses orang kaya.

Diketahui, saat ini pinjaman online (pinjol) ilegal tidak dikategorikan dalam ranah tindak pidana. Alhasil, hal ini menyebabkan sulitnya penindakan…

Perpres Nomor 112 Tahun 2022 mencakup rencana pengakhiran masa operasional PLTU, hingga ketentuan harga jual pembangkit listrik berbasis EBT.

Terhadap 15 perusahaan fintech lending yang belum memenuhi syarat setoran modal minimum, OJK masih memberikan waktu penyesuaian.

Adapun jumlah tersebut merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 orang dan instansi daerah sebanyak 439.338 orang.

Wapres Ma'ruf Amin pun berharap implementasi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut segera dilaksanakan dengan baik.

Rekam Medis Elektronik (RME) akan mengubah sektor kesehatan ke arah yang lebih baik. Diharapkan, adanya percepatan dalam penanganan kesehatan pasien.

Saat ini, pemerintah sudah memiliki RKHUP sebagai pengganti KUHP produk warisan Belanda. Penggantian KUHP sudah dibahas selama 59 tahun dan dinilai…

Diketahui, seorang santri Pondok Pesantren Darussalam Gontor berinisial AM, tewas akibat mengalami dugaan tindak kekerasan oleh kakak kelasnya.

Kemendagri menyatakan bahwa Perppu tentang DOB Papua ditargetkan tuntas Oktober mendatang. Perppu dibutuhkan sebagai dasar hukum KPU untuk…

Mahkamah Konstitusi pun menolak permohonan uji materiil terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang diajukan sejumlah pemohon.

Terbaru, aksi protes terhadap RKUHP dilancarkan oleh LBH Jakarta dan BEM Fakultas Hukum UI, yang digelar bersamaan dengan kick off dialog publik di…

Walaupun covid-19 memang masih melanda dan bahkan kasusnya sedang meningkat lagi tetapi masalah kesehatan lain harus tetap jadi prioritas penanganan…

Sebelumnya, para pemohon mendalilkan persoalan bahwa pembentukan UU IKN tidak memiliki kejelasan tujuan. Sementara, MK menilai dalil tersebut tidak…

Negara tidak boleh menutup mata atas keluhan, kritik, saran, maupun pertanyaan, yang disampaikan masyarakat atas keingintahuannya terhadap program…

Menurut Aspakrindo, CBDC dan aset kripto bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi. Mereka juga menyambut baik rencana peluncuran CBDC oleh…

Anggota DPR meminta kepada pemerintah untuk lebih komprehensif dalam menyusun regulasi terkait dengan kemasan produk makanan dan minuman.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan persoalan serius, terutama dalam permohonan di lembaga negara.