Ini Perbedaan Antara Bacapres dan Capres

MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold

MK kembali menolak uji materi tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Politikus Partai NasDem Hilary Brigitta Lasut menekankan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden hendaknya bukan bermodalkan lulusan sekolah…

Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri akan menjelaskan alasan permohonan uji materi tersebut antara lain mengakhiri keterbelahan bangsa karena…

MK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 45. Selain lembaga itu tidak ada yang berhak memaknai konstitusi. 

"Sekarang, atas nama rakyat, mereka mendadak anti-Presidential Threshold. Jadi, sebenarnya keinginan rakyat itu yang mana?"

Selain menolak permohonan gugatan kedua pemohon, dalam pembacaan konklusi Ketua MK mengatakan bahwa Pemohon I (DPD RI) juga tidak memiliki kedudukan…

Sejak menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud kerap mengadili dan menolak gugatan uji materi UU tentang pemilu, khususnya presidential…

"Desain-desain politik yang memaksa kita terbelah. Mana ada di negara sistem presidensialisme harus dibatasi dengan presidential threshold,"…

Di Amerika Serikat, negara yang menjadi model sistem presidensialisme dunia, syarat untuk menjadi calon presiden cukup sederhana.

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi.

Kali ini sejumlah wiraswasta dan ibu rumah tangga (IRT) mendalilkan jika Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat…

Mahkamah menilai, perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih juga dapat mengajukan pengujian norma ambang batas pencalonan presiden.

Sebanyak 27 diaspora yang berada di 12 negara mengungat ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) yang diatur dalam Pasal…

Pada pemilu sebelumnya, ujar Refly, secara faktual sudah terjadi pembelahan di masyarakat terutama ketika presiden hanya dua calon.

PAKAR hukum tata negara, Margarito Kamis yakin permohonan uji materi presidential threshold tidak akan diterima Mahkamah Konstitusi.