Berlarutnya Penetapan Jadwal Pemilu Munculkan Spekulasi dan Kontroversi

Menurut hasil studi terjadi kemunduran demokrasi di berbagai dunia saat ini. Kemerosotan tersebut berasal dari tindakan dan sikap hasil dari demokrasi…

Semestinya hak uji materi MA dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kekacauan ketatanegaraan.

Publik tidak boleh terpancing oleh pihak yang mencoba merekayasa putusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara, pasal yang dibatalkan oleh MA adalah Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Paslon…

Mantan hakim Mahkamah Konsitusi (MK) Maruarar Siahaan menilai penetapan pasangan calon yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melanggar…

Putusan MK terus mengikat ketika berbicara Pasal 6A UUD 1945 yang menyebut syarat kemenangan pasangan capres dan cawapres.

Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa…

Hal itu menyusul dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditandatangani pada 21 April 2020 terkait pilkada.

Anies Baswedan unggul dengan angka 31,7%, disusul Ganjar Pranowo 11,8%, Tri Rismaharini 9.9%, Mochamad Ridwan Kamil 8,2%, Khofifah Indar Parawansa…

ANGGOTA Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai Badan Intelijen Negara (BIN) berhasil menciptakan politik yang kondusif pasca-Pilpres 2019.

Bersatunya dua capres yang bersaing ketat dalam pilpres berimplikasi positif bagi penguatan negara.

Kehadiran relawan dalam konstruksi pesta demokrasi bertujuan menyukseskan pasangan calon tertentu.

Selain pernyataan sikap, mereka juga mengadakan doa bersama lintas agama untuk mendoakan pelantikan presiden dan wakil presiden berjalan lancar.

Syukuran pelantikan Jokowi-Amin seyogianya digelar pada 20 oktober dengan melibatkan ratusan ribu masyarakat dari penjuru daerah.

Kais Saied juga harus bisa meredam kemarahan publik atas penurunan kualitas layanan masyarakat dan tekanan dari pemberi pinjaman luar negeri untuk…

Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.

Ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang ingin menggagalkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan berhadapan langsung dengan…

Menurut Budi, seharusnya tak menjadi masalah apabila pelantikan dimajukan karena tidak akan mengganggu jalannya agenda kenegaraan.

Keamanan telah diperketat di seluruh negeri. Puluhan ribu tentara dan polisi dikerahkan untuk menjaga tempat pemungutan suara dan mencegah serangan