DPR: Pengisian Pjs Kepala Daerah oleh TNI/Polri Rentan 'Abuse of Power'

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak ingin pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada November 2024 dimundur menjadi 2025, sebagaimana…

Mendagri menolak Pemilu digelar 21 Februari. Karena bila maju, otomatis tahapan akan maju dan dimulai Juni 2022. Akan ganggu program pemerintah.

Tujuan tersebut tidak tercapai lantaran pelantikan kepala daerah berbeda-beda tergantung akhir masa jabatan.

Majelis panel Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah untuk menjelaskan risiko apabila pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) digabungkan…

Penetapan waktu itu mengacu pada persiapan pemilihan 2018 selama 12 bulan, persiapan Pemilu tahun 2019 selama 20 bulan dan persiapan pilkada 2020 selama…

Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis…

"Target perekaman juga menyasar penduduk yang akan berusia 17 tahun hingga 2024. Sambil berjalan, kepala dinas Dukcapil seluruh kabupaten/kota…

Seperti diketahui, aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan massa atas hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Pilkada di Yalimo…

Informasi yang beredar baru sebatas hasil konsinyering awal dengan DPR RI.

’’Dari daerah yang sudah melaksanakan PSU, timbul pertanyaan tentang apakah paslon pemenang hasil PSU bisa langsung diputuskan oleh KPU…

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kabupaten dilaksanakan pada Sabtu 24 April 2021.

Jelang pemungutan suara ulang di Kalsel, dugaan kecurangan dan maraknya politik uang dengan berbagai motif di daerah lokasi PSU kembali marak.

Diperlukan semangat persatuan menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi dengan isu-su yang memecahbelah kerukunan di masyarakat.

Menurut Bahtiar apabila ada persoalan teknis terkait penyelenggaraan pemilu serentak seperti 2019 lalu, seperti beratnya beban kerja penyelenggara,…

Permohonan disampaikan oleh warga Sabu Raijua bernama Yanuarse Bawa Lomi mewakili Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (Amapedo).

Mahkamah Konstitusi (MK) diingatkan mengenai urgensi ambang batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan sengketa Perselisihan Hasil…

Setelah hasil kajian tersebut selesai, Kemendagri baru bisa mengambil keputusan.

Sebelumnya, pasangan nomor urut 1 Yusuf Widiyatmoko dan Gus Riza Azizy menggugat hasil pemilihan kepala daerah Banyuwangi ke Mahkamah Konstitusi,

Penunjukan sekda sebagai penjabat sementara relevan dengan Pasal 204 UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.