Empat Lembaga Riset Dilebur, Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan banyak regulasi selama ini  memiliki kelemahan. Seperti Perpes RAN PE secara konsep bagus,…

DPR mempersoalkan Perpres Nomor 7 Tahun 2021, yang menyebut pengerahan TNI dalam penuntasan terorisme harus berdasarkan pada keputusan politik…

BPJS Kesehatan menyatakan tidak benar pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas III PBPU dan BP…

Antara usaha kecil dan besar dalam negeri memiliki kesempatan yang sama.

Diharapkan juga UMKM mampu bersaing dengan perusahaan besar.

Perpres 10/2021 bukan perpres pertama yang pernah dicabut Jokowi.

Teknisnya ke depan yaitu merevisi Perpres 10/2021 dengan menyatakan penghapusan lampiran tersebut sepanjang menyangkut investasi minuman keras.

Presiden harus menerbitkan peraturan presiden baru yang berisi perubahan atas peraturan tersebut, khususnya menghilangkan ketentuan lampiran yang terkait…

Menurut Jubir Wapres Masduki Baidlowi selain terkejut dengan adanya Perpres itu, Ma’ruf merasa cukup tersudut dengan aturan ini.

Aturan terkait perizinan membuat produk minuman beralkohol sudah berlaku sejak tahun 1931 atau sejak zaman Indonesia belum merdeka.

Sikap pemerintah yang dengan mudah mengevaluasi peraturan setelah muncul dorongan dari publik tidak akan mengganggu iklim investasi di Tanah Air.

Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mencabut dan membatalkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mencabut lampiran terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Menurut Jazuli, kebijakan tersebut sangat menciderai moral yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Perpres soal minuman beralkohol yang telah ditandatangani Presiden Jokowi hanya berlaku di empat provinsi yang memiliki kearifan lokal.

Perlu ada edukasi bahaya minuman keras melalui institusi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah segera mengkaji dan mereview perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti…

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dibentuk melalui UU BRIN pada 2019 silam seharusnya sudah dapat berkerja aktif di tahun 2021 ini.