Pemilu DOB Papua, DPR Pilih Perppu Ketimbang Revisi UU Pemilu

Kebijakan Perppu harus dikeluarkan pemerintah untuk mengisi kekosongan aturan pemilu imbas DOB Papua. 

Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan Pemilu juga…

Prof. Sri Yunanto mengatakan UU Pemilu hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya…

Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

KEBOCORAN data anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak cukup hanya dengan melaporkan ke kepolisian.

Revisi menjadi solusi atau pilihan dalam mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang.

Perppu covid-19 dinilai tidak bisa ditangani dengan hukum normal.

PEMERINTAH membentuk tim independen untuk menyerap masukan, tanggapan, serta usulan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penyusunan Rancangan…

MK menolak permohonan uji materi perppu 2 tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah masa pandemi covid-19. Jadi Pilkada serentak tetap dijalankan…

RAPAT Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP akhirnya memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember.

Aturan pemilu yang ada, tidak cukup kuat dalam memberikan sanksi yang mempunyai efek jera. Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada yang belum adaptif…

UU itu harus dimodifikasi agar sesuai dengan situasi terkini dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai sebagai solusi.

Perppu diperlukan secara regulasi, sebab dalam PKPU No.6/2020 tentang tidak mengatur tegas sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Kerumunan massa saat tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) merupakan cerminan euforia yang sulit dikendalikan.

Misalnya Pasal 2, anggota Komisi IV DPR RI itu mencontohkan, hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres), pemerintah bisa menetapkan defisit APBN.

Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah dapat memaksimalkan…

Seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan setuju Perppu Pilkada menjadi UU

Baru berjalan dua bulan sejak disahkan, undang-undang sudah digugat tujuh kelompok pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

Pengesahan perppu menjadi undang-undang dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.