Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI hanya dalam Keadaan Darurat

Muncul wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI menyusul adanya gugatan terhadap batas usia pensiun anggota TNI ke Mahkamah Konstitusi.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Muhammad Farhan menilai wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memiliki dampak…

Perppu jika dinilai genting, sedangkan revisi UU jika melalui DPR.

Wakil Ketua KPK mengungkapkan program prioritas mereka saat ini memastikan tidak ada tindakan koruptif dalam Pemilu 2024.

Di sisi lain, menurutnya, putusan MK tersebut sudah bersifat final,

Baleg DPR memnbahas masa jabatan kepala desa yang direvisi dari masa jabatan sebelumnya enam tahun, menjadi sembilan tahun.

Muhammadiyah akan melakukan langkah hukum jika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

Sikap pemerintah dianggap kontradiktif karena putusan MK itu tidak dapat diterapkan secara berlaku surut sehingga seharusnya diberlakukan pada pimpinan…

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron meminta polemik perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dihentikan.

Pengamat menilai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menguatkan kecuritaan pembekingan untuk pemilu 2024 semakin kental.

KPK mengapresiasi sikap pemerintah yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK sesuai keputusan MK.

Mahfud menyebut ia telah mencoba mengklarifikasi kepada pimpinan MK pada 29 Mei lalu. MK, kata Mahfud, memastikan bahwa keputusan ini diberlakukan…

Pemerintah segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang.

Nurhasan menilai MK memiliki kewenangan untuk menguji dan memperbaiki rumusan norma.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasrahkan keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah masih mengkaji polemik terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MAKI mendesak KPK mendeklarasikan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tidak berbau politik.

Penyampaian pendapat akan penolakan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK dipersilakan. Namun jangan dilakukan secara anarkis.