Upaya Perpanjangan Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024 Harus Dilawan

Hasto menyebut PDIP  masih satu nafas dengan Presiden RI Joko Widodo, yakni menolak penundaan pemilu

“Pernyataan hari ini meminta para Menteri untuk tidak membahas terkait itu. Artinya secara konkret persoalan itu dilupakan saja, karena kita…

Miya menegaskan ide penundaan pemilu sangat berbahaya dan rentan disusupi agenda pemberian wewenang bagi MPR untuk mulai menyusun Pokok-Pokok Haluan…

PERPINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) merupakan kepentingan nasional yang super besar.

Menurut Sugiono, perintah konstitusi sudah jelas bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun

Moeldoko menegaskan sikap Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut sudah jelas yakni tidak ada perpanjangan masa jabatan.

Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa dunia usaha mendukung perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo hingga 2027.

Pembatasan masa jabatan presiden seperti saat ini tetap diterapkan. Hal ini untuk menghindari terciptanya rezim otoritarian yang cenderung korup.

Noel mengakui pernyataan terbuka Jokowi akan membuat debat kontroversi dukungan dan penolakan otomatis berhenti

Untuk konteks presiden dua periode, godaan seperti itu kerap ada di ujung siklus penadbiran. Namun, tak berarti preseden itu serentak diaminkan sebagai…

Ia meminta agar isu itu diakhiri dan semua pihak bahu-membahu mencari solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Menurut Usman, alasan penambahan masa jabatan presiden tidak dapat diterima atas alasan apaun. Termasuk dengan alasan adanya keadaan darurat seperti…

Presiden Jokowi, kata Basarah, menganggap bahwa orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, mau cari muka.

Survei SMRC itu menunjukkan mayoritas rakyat tidak mendukung gagasan pemilihan presiden oleh MPR seperti di era Orde Baru.

Viva mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sudah jelas sikapnya yaitu menolak ide atau wacana tersebut.

Umbas berharap para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi.

"Itu (presiden tiga periode) kan, kita perlu energi yang besar. Kita harus melakukan amandemen UUD 45 kalau kita mau mengubah presiden tiga periode…

REFORMASI telah membatasi masa jabatan presiden Indonesia hanya dua periode saja.

BARISAN Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong gerakan referendum terbatas tentang masa jabatan presiden.