Pemda Akui Banyak Hambatan Selaraskan UU Cipta Kerja

Kendati sejumlah kewenangan ditarik ke pusat, pemerintah daerah mendukung UU Cipta Kerja demi kesinambungan perekonomian daerah.

Penggunaan kantong plastik sekali pakai saat ini  harus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) bukan hanya di kota besar namun juga di kota-kota…

Terbitnya Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan Kawin…

PEMKAB Lembata mendukung langkah Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan OSS. Sebab mendukung iklim usaha dan menyederhanakan urusan serta menyeragamkan…

Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 bertujuan memberikan efek jera kepada pelanggar aturan pembatasan sosial. Sebab, sanksi saat ini masih bisa disiasati…

Menurut Ariza, gugatan uji materi sebuah produk hukum merupakan hal lumrah. Apalagi ada warga yang protes terhadap Perda DKI Nomor 2 Tahun 2020, yang…

Fraksi PDIP meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyosialisasikan Perda Penanggulangan Covid-19 agar masyarakat mematuhinya.

Ada tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disusun agar segera selesai.

Sebagian publik menilai ancaman hukumannya terlalu tinggi, sementara vaksin untuk covid-19 dinilai masih dalam tahap pengujian

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan tidak ada sanksi pidana kurungan penjara bagi warga yang melanggar…

DPRD DKI Jakarta melihat Raperda yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta terkait sanksi hukum untuk pelanggar covid-19 belum memenuhi kesetaraan.

Terkait dengan daftar bantuan sosial yang dihimpun dengan melibatkan peran serta RT dan RW tidak dijelaskan di Perda Covid-19 ini. Melainkan akan diatur…

Pembentukan aturan khusus ini juga bertujuan mendorong pelaku usaha di Ibu Kota agar bisa bertahan saat pandemi covid-19, serta menciptakan lapangan…

Selama pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan bagi seluruh warga, untuk dapat menghindari berkumpulnya…

Maklum, hingga kini dana cadangan DKI sebesar Rp1,4 triliun mengendap dan belum ada regulasi jelas untuk pencairannya.

Perda ini intinya untuk penguatan dan pemberdayaan ormas sebagai kontrol sosial turut serta mengawasi jalannya pembangunan, pembinaan ormas melalui…

Ketiga raperda itu ialah raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, raperda rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2030, serta raperda…