DPR Minta Kemendag Perluas Distribusi Minyak Goreng Murah

Puan menekankan setiap Komisi DPR agar mencermati kinerja kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien,

Komnas HAM mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam secepat-cepatnya.

Tingkat kemiskinan yang ditargetkan pada 9,2%-9,7% di tahun 2021, ternyata masih berada di posisi 10,14%.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melaporkan perubahan kepemilikan saham pemerintah, yang dialihkan kepada…

Daratan yang tidak mampu menahan curah hujan akibat La Nina disebabkan oleh keseimbangan lingkungan terganggu akibat ulah manusia.

Anggota DPR RI Guspardi Gaus meminta agar pemerintah lebih waspada dan  segera mengambil sikap tegas serta cepat untuk menyikapi kondisi kekinian…

Komunikasi berbasis komunitas bisa menjadi solusi agar apa yang dimaksud pemerintah melalui beragam imbauan bisa diterima dengan baik dan tak salah…

Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia tidak terlepas dari akselerasi vaksinasi yang dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri.

Guspardi Gaus menjelaskan rapat koordinasi penetapan jadwal Pemilu 2024 digelar setelah ada kespakatan antara pemeirntah dan KPU.

DPR meminta Kemenag untuk mempersiapkan kebijakan penyelenggaraan ibadah umrah yang lebih berpihak pada kepentingan calon jemaah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyampaikan pandangan fraksinya terkait keputusan terhadap RUU HKPD.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut arahan Presiden Jokowi tersebut adalah meminta agar adanya perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital…

Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 ini tidak mempermudah dan tidak mengklasifikasi nelayan, mana yang berada di kelas kecil, besar maupun menengah.

Semua orang dipaksa untuk beradaptasi pada dunia digital sehingga sektor pendidikan pun harus juga mengikuti perubahan tersebut.

Kampanye antikriminalisasi profesi advokat adalah bentuk dan wujud kepedulian organisasi advokat.

Ke depan, Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

DPR RI berharap agar pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pihak dan berpusat…

Meski demikian, kebutuhan formasi guru PPPK harus diajukan daerah sesuai kebutuhannya. Dan yang sayangkan masih ada daerah yang tidak memanfaatkan…