-
Parlemen Kanada Sebut Tiongkok Lakukan Genosida Terhadap Uighur
Para pembela hak asasi manusia dan pakar PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta Muslim dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang…
-
Twitter menilai Tiongkok telah melanggar kebijakan perusahaan terkait dehumanisasi yang terkait dengan kekerasan terhadap etnik muslim Uighur…
-
Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan akan menerima hasil temuan dari penyelidikan Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek.
-
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menilai langkah nyata tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme pengungkapan pelanggaran HAM yang berat…
-
PEMERINTAH diminta melakukan langkah nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
-
Diketahui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah telah menyelesaikan laporannya terhadap penyelidikan kasus-kasus tersebut.
-
SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak…
-
HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.
-
PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I
-
PEMENUHAN dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2020 semakin berat di tengah pandemi covid-19 yang banyak menyerap energi bangsa.
-
Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.
-
Kendati demikian, Ali menyebut koordinasi itu bukan bertujuan untuk membantu melengkapi 13 berkas perkara yang dilakukan Komnas HAM.
-
NIAT Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi…
-
Pemerintah mengakui pelaporan hasil implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) baru sebatas administrasi.
-
Herlambang P Wiratraman, meragukan pembentukan Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang dicanangkan Kejaksaan Agung
-
KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan akan ikut mengawal proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik…
-
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendukung rencana Jaksa Agung RI membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat.
-
Yuspar menyebut ada 13 perkara pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya dilakukan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
-
Ia mengatakan apabila berkas kasus pelanggaran HAM belum terpenuhi syarat formil dan materilnya, prosesnya belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
-
Komnas HAM mengapresiasi presiden tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu. Sayangnya sampai saat ini penanganannya belum ada langkah maju.