Parlemen Kanada Sebut Tiongkok Lakukan Genosida Terhadap Uighur

Twitter menilai Tiongkok telah melanggar kebijakan perusahaan terkait dehumanisasi yang terkait dengan kekerasan terhadap etnik muslim Uighur…

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan akan menerima hasil temuan dari penyelidikan Komnas HAM terkait penembakan Laskar FPI oleh polisi di Tol Jakarta-Cikampek.

Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menilai langkah nyata tersebut dapat dilakukan dengan menyediakan mekanisme pengungkapan pelanggaran HAM yang berat…

PEMERINTAH diminta melakukan langkah nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Diketahui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah telah menyelesaikan laporannya terhadap penyelidikan kasus-kasus tersebut.

SEKITAR satu bulan yang lalu atau tepatnya pada 10 Desember 2020, berbagai aksi dan tuntutan digelar oleh berbagai elemen dalam memperingati Hari Hak…

HARAPAN akselerasi penanganan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) tidak semudah membalikkan telapak tangan.

PRESIDEN Joko Widodo menunjukkan komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu. I

PEMENUHAN dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2020 semakin berat di tengah pandemi covid-19 yang banyak menyerap energi bangsa.

Isu penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang belum dapat terselesaikan.

Kendati demikian, Ali menyebut koordinasi itu bukan bertujuan untuk membantu melengkapi 13 berkas perkara yang dilakukan Komnas HAM.

NIAT Kejaksaan Agung dalam penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan membentuk Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi…

Pemerintah mengakui pelaporan hasil implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) baru sebatas administrasi.

Herlambang P Wiratraman, meragukan pembentukan Satuan Tugas Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang dicanangkan Kejaksaan Agung

KANTOR Staf Presiden (KSP) menegaskan akan ikut mengawal proses penyelesaian kasus dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) masa lalu, baik…

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendukung rencana Jaksa Agung RI membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat.

Yuspar menyebut ada 13 perkara pelanggaran HAM berat yang penyelidikannya dilakukan Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Ia mengatakan apabila berkas kasus pelanggaran HAM belum terpenuhi syarat formil dan materilnya, prosesnya belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Komnas HAM mengapresiasi presiden tentang penyelesaian kasus HAM masa lalu. Sayangnya sampai saat ini penanganannya belum ada langkah maju.