PBB Sebut Otoritas Tiongkok Pisahkan 1 Juta Anak Tibet dari Orangtua Mereka

Jokowi telah menerbitkan inpres dan keppres sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM)

MK menggelar sidang lanjutan perkara nomor 89/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi…

Kontras menyatakan DPR punya peran besar untuk memilih Hakim ad hoc HAM yang berintegritas dan berpengalaman. 

Tiga nama calon hakim ad hoc HAM yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR diragukan kualitasnya.

Menurut Elpius, kasus Wamena berdarah merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang harus diusut tuntas.

Fakta itu terungkap dari dua warga Pakistan yang ditahan oleh Negeri Adi Daya itu di penjara tanpa bukti kesalahan selama lebih dari dua dekade.

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Islam (AMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedubes Tiongkok, peringati tragedi…

SEBUAH unit polisi elit Bangladesh terlibat dalam pemerasan, pelecehan, dan penangkapan yang salah terhadap pengungsi Rohingya

Menurut Jokowi, hal itu memjadi salah satu kunci untuk bisa memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, dan kepastian hukum

KETUA Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan standar dan prosedur penyelidikan dan penyidikan di Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus diperbaiki…

Basuki diminta membantu membangun secara signifikan daerah-daerah yang menjadi lokasi pelanggaran HAM berat di masa lalu.

IBU kota Peru, Lima dan tiga wilayah lainnya berada dalam keadaan darurat. Kondisi unjuk rasa meluas selama berminggu-minggu terhadap Presiden Dina…

Padahal, kehadiran beleid tersebut saat ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM

Kebijakan tersebut dibuat untuk memberi kompensasi kepada semua korban dari 12 pelanggaran HAM tersebut.

Untuk nonyudisial, pemerintah akan memberikan bantuan peningkatan ekonomi hingga jaminan kesehatan.

Presiden akan membagikan tugas kepada sejumlah menteri dan lembaga serta memberikan target atau batas waktu bagi mereka untuk menyelesaikan masing-masing…

Amnesty International menegaskan bahwa negara harus tetap mengadili pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya belasan kasus pelanggaran HAM berat.

Setara Institute menilai pernyataan Presiden Joko Widodo  yang mengakui dan menyesali tentang peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sekadar…

Pemerintah berkomitmen kuat menyelesaikan secara yudisial 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu.