Korban Banjir Bandang di Paniai, Papua Butuh Bantuan

Pencarian prajurit TNI yang hilang di Papua masih dilakukan. 

Penerbangan perintis penumpang dan kargo barang ke berbagai rute di pedalaman Papua itu mendapatkan subsidi anggaran dari APBN melalui keputusan Menteri…

Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani oleh Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, SE, M.Si disaksikan pihak KPK RI dan sejumlah…

Pemerintah Provinsi Papua dinilai tidak serius menangani pembangunan Jalan Kemiri–Depapre yang menjadi jalan utama menuju Dermaga Peti Kemas.

Keempat venue yang sudah rampung yakni Venue Area Aquatic, Venue Istora Papua Bangkit dan Venue Arena Cricket dan Hockey Indoor dan Outdoor.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan Dermaga Peti Kemas Depapre, Jaya Pura, akan beroperasi pada 24 Januari 2021.

Tindakan OPM berseberangan dengan sikap pemerintah. OPM melakukan perlawanan untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka apabila Papua sejahtera.

BMKG meminta masyarakat mewaspadai pergerakan sembilan sesar atau patahan di wilayah Papua dan Papua Barat yang menyebabkan terjadinya gempa bumi.

BMKG meminta masyarakat mewaspadai pergerakan sembilan sesar atau patahan di wilayah Papua dan Papua Barat yang menyebabkan terjadinya gempa bumi.

Diketahui Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah telah menyelesaikan laporannya terhadap penyelidikan kasus-kasus tersebut.

PASANGAN calon (paslon) nomor urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri (Martinus-Isak) di pilkada Boven Digoel mengajukan perbaikan gugatan sengketa hasil…

Menurut Boy, jika bisa dimekarkan menjadi 7 provinsi, akan sangat baik untuk mempermudah pemerintah dalam hal membangun. 

Pemandangan kekerasan akhirnya menjadi biasa, dan generasi muda Papua terlahir dalam ruang-ruang kekerasan.

PEMERINTAH diharapkan bisa melindungi aktivis hak asa si manusia (HAM) di sektor lingkungan hidup yang ada di Papua.

Akibat dari terbakarnya kedua tower tersebut, jaringan Palapa Ring di Kota Ilaga, Ibukota Kabupaten Puncak terputus.

Pemerintah diharapkan bisa melindungi aktivis hak asasi manusia (HAM) di sektor lingkungan hidup yang ada di Papua..

REVISI UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan segera dibahas.

DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

Persoalan mendasar dari kebijakan otsus selama ini, yakni belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Papua.