-
Imbas DOB Papua, KPU: Kenaikan Anggaran Pemilu Tak Signifikan
Diketahui, anggaran Pemilu 2024 disepakati sebesar Rp76,6 Triliun, tetapi itu di luar kebutuhan untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan IKN.
-
Apabila revisi payung hukum Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua terlambat dari tenggat waktu, KPU akan tetap mengikuti undang-undang yang tengah berlaku.
-
Bamsoet juga meminta kepada aparat untuk memberikan sanksi tegas terhadap oknum penyuplai amunisi ke KKB, di samping terus berupaya mengetahui motifnya.
-
Imran membeberkan bahwa proses identifikasi urgensitas dan mapping isu krusial sedang berjalan. Maklum, tak semua setuju dengan adanya DOB Papua.
-
Sebelumnya DPP Partai Demokrat menerima dua nama dari usulan Musda yaitu Lukas Enembe dan Ricky Ham Pagawak yang adalah juga Bupati Mamberamo Tengah.
-
Lokasi itu memang merupakan kawasan penambangan rakyat yang jauh dan sulit dijangkau dari Pegubin.
-
Selain itu, pemerintah juga akan membuat regulasi yang mengatur jalannya pemerintahan
-
Tiga undang-undang daerah otonomi baru di Papua, tiga provinsi, sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu
-
Keberadaan payung hukum tersebut bernilai penting untuk menjawab kepastian mengenai penyesuaian beberapa hal, seperti jumlah kursi di DPR RI, pembentukan…
-
“PGI tidak di posisi menolak atau menerima. PGI di posisi mengingatkan semua pihak ada proses hukum yang sementara berlangsung di MK."
-
Pembahasan revisi UU Pemilu dibutuhkan untuk menyesuaikan payung hukum pelaksanaan pemilu pasca berlakunya tiga Undang-Undang (UU) Daerah Otonomi Baru…
-
Menurutnya, disahkannya tiga RUU DOB Papua akan semakim memperkokoh fondasi pembangunan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cendrawasih dengan doktrin…
-
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengklaim jumlahnya tidak mencerminkan mayoritas warga Papua.
-
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi…
-
Dengan disahkannya 3 RUU DOB Papua tersebut, selanjutnya proses pemekaran 3 provinsi baru di Papua tersebut telah memiliki dasar hukum.
-
Menurut Hasyim, penting bagi pemerintah untuk segera mengambil keputusan, terurama terkait aspek elektoral, penataan dapil, jumlah kursi beberapa daerah.
-
Papua akan memiliki lima provinsi.
-
Dikhawatirkan, pembangunan tiga provinsi baru di wilayah Papua malah didominasi pendatang. Alhasil, terjadi ketimpangan kesejahteraan dengan warga…
-
Guspardi Gaus menepis kekhawatiran dari pakar otonomi daerah yang menyangsikan pembentukan tiga provinsi baru di Papua bisa menjadi daerah otonom gagal.
-
DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan APBN untuk anggaran di tiga daerah otonom baru di Papua.