Tiga Calon Bawaslu Papua Tengah Dilaporkan terkait KTP Palsu

Target menang besar kali ini bukan tanpa alasan karena struktur partai dan caleg yang maju memiliki kekuatan di basis daerah pemilihan masing-masing.

KETUA Mahkamah Agung M Syarifuddin mengakui lembaganya tidak mengantisipasi akan ada perkara kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke…

Permohonan kasasi disebut telah dilaksanakan pada Senin (12/12), empat hari setelah putusan bebas terhadap Isak dijatuhkan.

PEMBENTUKAN Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) Berat Masa Lalu, dinilai tak memiliki informasi lengkap. Apalagi ada anggota tim…

Saat peristiwa itu terjadi pada 7-8 Desember 2014, Isak menjabat sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai.

“Saya cukup menyayangkan putusan ini. Dari awal berharap agar kasus ini bisa menjadi titik preseden bagi tegaknya marwah penegakan hukum HAM…

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai putusan pengadilan HAM pada Peristiwa Paniai Tahun 2014 belum maksimal.

"Kami mengetahui bahwa Indonesia mengutamakan kepentingan negara daripada menegakkan keadilan dan kejujuran bagi keluarga korban," ujar Yones…

Jabatan Isak sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1705/Paniai tidak serta merta secara de facto menggantikan posisi Kapten Junaid selaku Danramil…

"Kiranya ke depan, tidak terjadi seperti ini lagi, yang menuntut yang tidak sepantasnya," tukas Isak.

Meski dibebaskan, sempat terjadi perbedaan pendapat (Dissenting opinion).

Hakim ad hoc dalam perkara dugaan pelanggaran HAM berat pada Peristwia Paniai, Siti Noor Laila, menyebut sejumlah saksi dari unsur TNI dan Polri menutupi…

Mereka memohon kepada Komisi Tinggi HAM PBB untuk mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan ulang.

KOALISI Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hak Asasi Manusia (HAM) dan Solidaritas Individu menilai negara belum serius menuntaskan kasus pelanggaran…

Dakwaan terhadap terdakwa terpenuhi secara keseluruhan, dan terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat secara sah yang diatur…

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin menyebut sorotan masyarakat Indonesia terhadap sidang Sambo tidak sebanding dengan…

Ini berkaca dari jalannya persidangan pada Senin (24/10) saat JPU gagal menghadirkan saksi dari pihak sipil karena adanya ancaman.

Keppres tersebut dinilainya sebagai upaya negara menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM berat.

Hanya saja, hingga sidang ketujuh ini, jaksa belum sempat dan belum bisa menghadirkan saksi dari warga sipil, dan mengagendakan pemanggilan ulang pada…