Pansus DPRD Dogiyai Bawa Aspirasi Rakyat Papua ke Jakarta, Salah Satunya Menolak Pemekaran Provinsi

Menurutnya, negara telah menerbitkan aturan terkait pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan.

Dia meyakini, melalui pemetaan itu, hak-hak masyarakat dapat diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi warga.

Di Papua ada istilah 3 tungku, yaitu adat, gereja, dan pemerintah, di mana ketiganya ada sinergitas bagi masyarakat Papua," kata Pdt Alexsander.

Pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta DPR untuk menunda pembahasan tiga rancangan undang-undang.

Dari 24 kewenangan yang diatur dalam UU Otsus Papua, Ketua MRP Timotius Murib menjelaskan hanya 4 kewenangan UU Otsus yang sudah dijalankan oleh pemerintah. 

Dalam rencana yang dibahas pemerintah dan DPR RI, akan ada tiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi…

OTONOMI khusus (Otsus) Papua yang sudah berjalan 20 tahun dan saat ini memasuki jilid II dinilai belum memberikan banyak perbaikan.

Yoel Luiz Mulait mengkritik pemerintah pusat yang dianggap abai terhadap aspirasi orang asli Papua.

Ke depan, Komite I DPD RI dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

Seperti komitmen Pemerintah untuk serius dan sungguh–sungguh ingin melakukan perubahan yang signifikan terhadap Papua dalam rangka peningkatan…

Masyarakat Papua khususnya yang tinggal di kabupaten Waimena mendukung kelanjutan Otonomi  Khusus (Otsus) Jilid II. 

Wakil Ketua Pansus RUU Otsus Papua Yan P Mandenas menegaskan bahwa RUU Otsus Papua dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua.

Ketua MRP (Majelis Rakyat Provinsi) Papua Barat Maxi Ahoren, menyatakan meski belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, namun sebagian besar aspirasi…

Usman Hamid mengatakan meskipun UU sebelumnya memuat banyak pasal yang melindungi hak orang asli Papua, ada banyak fakta bahwa pemerintah tidak serius…

UU Otsus yang baru juga memberi afirmasi sebanyak 30% untuk keterlibatan perempuan asli Papua pada DPRK.

RUU Otsus bagi Provinsi Papua seyogyanya dilaksanakan tidak hanya di level provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten dan kota di Provinsi…

Anggota DPR Papua Boy Markus Dawir mengatakan, revisi UU Otsus itu sangat penting dan berdampak terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Tanah Papua.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap temuan PPATK, terkait 82 temuan penyimpangan APBD dan dana…

Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy, Benhur Yaboisembut, S.Th, mengatakan Otsus harus tetap dilanjutkan, tetapi berlanjutnya Otsus harus benar-benar…