Jadi Menteri Investasi Sehari, POI 2023 Bersemangat Majukan Daerah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis…

PAKAR otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menyentil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberhentikan tujuh penjabat kepala daerah (kepda)…

Sarman menjelaskan Apkasi menggelar Rakernas XV Tahun 2023 sebagai amanah AD/ART organisasi.

Carlo mengungkapkan, dari sekian banyak dokter-dokter muda ini, mayoritas masih "mencari identitas" dan jati dirinya sebagai dokter dan memilih…

Ketua MPR Bambang Soesatyo berpesan kepada para pemenang POI 2023 tentang apa yang harus dilakukan yakni dengan memahami daerah asal masing-masing…

KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan sebelum Indonesia merdeka, kepulauan nusantara telah dihuni oleh kerajaan dan kesultanan.

PEMERINTAH daerah dinilai masih lemah dalam berupaya membangun keluarga yang sejahtera dan tangguh. BKKBN menyebut, regulasi sudah banyak, tapi aksinya…

Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.

Sutan Riska mengajak para putri milenial yang tersebar di pelosok daerah kabupaten untuk mengikuti POI 2023 guna menunjukkan bakat dan talenta yang…

PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi…

Diharapkan Hari Otda ke-27 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah.

WAKIL Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Mahesa Paranadipa Maikel menilai penyebab tidak meratanya dokter di daerah karena…

Perpindahan tempat dilakukan Apkasi sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang tentunya memiliki urgensi lebih tinggi.

Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak.

Penentuan nilai pemenang IGA didasarkan dari hasil presentasi dan validasi lapangan yang dilaksanakan melalui mekanisme sidang tim penilai.

UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.

PADA era Indonesia Emas 2045 dan 50 tahun Otonomi nanti, Lembata harus berani menarget kemandirian fiskal. Tidak terus bergantung pada dana transfer…

PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ke-23 tahun 2022, diisi acara launching buku "Lembata Dalam Pergumulan Sejarah &…

Rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan…