Pemerintah Harus Buat Regulasi yang Jelas soal Pelarangan TikTok Shop

Merawat dan melestarikan nilai-nilai Pancasila harus menjadi kepedulian bersama dalam aktivitas keseharian kita.

INDONESIA menginginkan pemimpin-pemimpin yang beradab dan berakhlak mulia, serta mampu mengelola kekayaan negeri ini untuk kemaslahatan masyarakat.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah kembali menerapkan wajib masker di masyarakat seiring munculnya virus korona BA.2.86 atau subvarian…

MULTIDAMPAK perubahan iklim harus diatasi dengan langkah segera untuk mencegah meluasnya bencana alam yang mempengaruhi sejumlah sektor pembangunan.

PPHN dinlai penting sebagai jaminan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, antara daerah, dan antar periode. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, dibutuhkan kajian matang untuk mengamandemen UUD 1945

Belakangan wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kembali mencuat ke publik

Supremasi parlemen dengan MPR sebagai lembaga tertinggi, menurutnya, selalu melahirkan pemerintahan otoriter

UPAYA menghapus stigma dan diskriminasi yang  dihadapi para penderita tuberkulosis (TB) harus konsisten dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas…

Kongres FPMM diharapkan menghasilkan gagasan-gagasan orisinil pemuda Maluku tentang persatuan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan lapangan…

PERUBAHAN konstitusi tentang peraturan perundang-undangan bukanlah ide atau gagasan yang diharamkan. Perubahan tersebut tidak dilarang dalam mencari…

MPR telah membuat kajian evaluasi atau survei nasional untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam pengenalan Empat…

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mendukung rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hal ini untuk memasukan pokok-pokok haluan negara (PPHN)…

KETUA MPR Bambang Soesatyo menekankan peringatan Hari Konstitusi menjadi panggilan untuk mengimplementasikan konstitusi secara serius dan mengimplementasikannya…

SEKJEN PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan amendemen UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilakukan secara cermat dan bebas dari konflik kepentingan.

Pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) idealnya dibahas setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ketua MPR menilai idealnya MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara.

Pentingnya kehadiran PPHN, kata Bambang, dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

GERAKAN Pramuka harus menjadi bagian dari upaya bangsa menjaga konsistensi dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan.