Konflik Agraria masih Mengancam Rakyat

PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo, menyerahkan SK (Surat Keputusan) Hutan Adat Aceh, kepada delapan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Pengerahan aparat untuk mengawal pematokan tanah dilakukan secara berlebihan karena skalanya sangat besar.

Hutan adat itu tersebar di tiga kabupaten, yaitu di Kabupaten Pidie tiga MHA, Aceh Jaya dua MHA dan Kabupaten Bireuen tiga MHA.

PEMERINTAH diminta untuk memperhatikan dan melindungi prinsip hukum adat masyarakat suku asli Melayu di Pulau Rempang dan Kampung Tua Galang, Batam.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah berjanji tidak akan zalim kepada warga Pulau Rempang-Galang, Batam, Kepulauan Riau.

SEBANYAK 26 personel gabungan mengalami luka-luka dalam unjuk rasa warga Pulau Rempang, yang berujung ricuh di kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam,…

AKSI penggusuran paksa ribuan warga di Pulau Rempang, Batam, pada Kamis, 7 September 2023 lalu, masih terus memantik perlawanan warga hingga kini.

TELAH terjadi bentrokan antara aparat dan warga dalam proses pengosongan lahan secara paksa di Pulau Rempang, Batam pada 7 September 2023, hingga menyebabkan…

Kampung Kadoku adalah salah satu kampung tradisional yang masih mempertahankan ritual-ritual adat dan tradisi lisan nenek moyang.

UNIVERSITAS Syiah Kuala (USK) bekerjasama dengan Kementerian ATR/BPN RI, merilis hasil riset inventarisasi, identifikasi tanah ulayat dan komunal yang…

Sekitar 18.015 hektare (Ha) hutan di kawasan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh akan menjadi Hutan Adat Mukim yang merupakan kumpulan beberapa desa.

Negara harus bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat dengan menjamin eksistensi dan melindungi mereka, sebagai bagian dari…

Hari Masyarakat Adat Internasional tanggal 9 Agustus diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak populasi masyarakat…

PARTAI NasDem sebagai fraksi yang mengusulkan RUU Masyarakat Hukum Adat di DPR RI hingga kini masih berupaya untuk mendorong agar RUU itu disahkan.

Memperngati hari Masyarakat Adat Sedunia, KLHK menetapkan status 15 hutan adat di Kalimantan Tengah.

Melalui resolusi PBB tanggal 9 Agustus ditetapkan sebagai hari Masyarakat Adat Sedunia. Berikut tema dan sejarah dari perayaan ini.

Ketua Majelis Desa Adat di Bali berharap pemerintah lebih memberikan perlindungan hak kepada masyarakat adat, terutama hak-hak atas tanah adat secara…

RANCANGAN Undang-Undang Masyarakat Adat masih mandek di tingkat pimpinan sehingga belum bisa masuk di paripurna. Ini penyebabnya.

Silaturahmi yang dilaksanakan di pendopo tersebut, dihadiri oleh tetua Sedulur Sikep Samin, Mbah Lasiyo, beserta kelompok anggotanya, dan perwakilan…