Akhiri Kontroversi, Pemerintah Didesak Bikin Aturan Penunjukan PJ Kepala Daerah

Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT…

Keberadaan unsur dari Komisi Yudisial (KY) dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) diuji materi terhadap UUD 1945. 

PEMERINTAH harus menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang berakhir…

Kuasa hukum pemohon pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, Viktor Santoso Tandiasa mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi.

Dalam petitum, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 29 ayat 1 UU Perdagangan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) kembali dimohonkan untuk diuji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, diajukan oleh Aliansi Masyarakat…

Di sisi lain, terdapat 66 nama yang sudah mengikuti tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian

Menurut para pemohon ada agenda yang tidak bisa diakses dan pemerintah diminta melampirkan bukti tambahan mengenai dalil pemohon bahwa UU itu dibuat…

Anggota BPK Haerul Saleh lahir pada 1981 merupakan lulusan S1 Ilmu Hukum Universitas Satria yang juga pernah tergabung ke beberapa organisasi,

Berbeda dengan Partai Ummat yang pemohonannya sudah ditolak MK, Partai Gelora tidak mengungat ambang batas pencalonan presiden

Para pemohon perlu uraikan secara cermat agar subjek hukum yang bisa diberikan kedudukan hukum itu jelas.

Padahal, lanjut Dixon, Ketua MK Anwar Usman pernah menyatakan bahwa pernikahan ialah hak asasi dan jodoh merupakan perintah dari Allah SWT.

Permohonan putusan sela itu untuk memerintahkan pada pemerintah menunda pelaksanaan UU IKN yang sedang diuji formil di MK.

Putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ujar Muhammad, harus dipatuhi baik yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan DKPP.

Batas usia pensiun prajurit TNI diamakan dengan personil Kepolisian RI (Polri) yakni 58 tahun, sedangkan bagi personil yang punya keahlian khusus 60…

Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman itu mempersoalkan frasa "final dan mengikat" pada Pasal 458 ayat 13 UU No.7/2017.