MK Diminta Segera Putuskan Hasil Pilkada Kabupaten Yalimo

Mahkamah memerintahkan KPU Labuhanbatu menggelar PSU di dua tempat pemungutan suara (TPS) yakni TPS 007 dan 009 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau…

PSU dilaksanakan pada 5 Mei 2021 di Distrik Welarek dengan 61 kampung dan 76 TPS. Kemudian pada 7-9 Mei 2021 KPU Kabupaten Yalimo menggelar rekapitulasi…

Yusril menilai putusan MK tersebut tidak logis sama sekali karena jika ada tiga kategori partai politik, maka setiap kategori harus diperlakukan secara…

Putusan MK itu telah memberikan kepastian hukum mengenai status tersangka lewat tenggang waktu dua tahun yaitu dihitung sejak diterbitkan SPDP kepada…

"Saya lebih percaya pernyataan terbuka Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas yang tegas mengatakan SMRC tak pernah survei tentang Kalsel tahun…

KPU daerah juga dapat menyiapkan anggaran untuk advokat sebagai kuasa hukum. Apabila ada permohonan sengketa hasil pilkada pascapelaksanaan PSU.

KPK akan melaksanakan putusan MK dan menyesuaikan kembali beberapa mekanisme proses kegiatan dimaksud. 

Tumpak mengatakan pihaknya tidak akan meminta KPK mengurus izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan lagi mulai saat ini. Dewas tidak bisa membangkang…

MK memutuskan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan oleh KPK tidak perlu lagi mendapatkan izin dari Dewas.

"Saya meyakini pendapat beberapa indikator spesifik yang menyebabkan UU KPK memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang serius,"…

Mahkamah berpendapat rancangan undang-undang tersebut telah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) dan berulang kali terdaftar dalam…

PARTAI politik (parpol) peserta pemilu 2019 yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan lolos persyaratan ambang batas parlemen cukup diverifikasi secara…

MK, hari ini, Selasa (4/5), akan membacakan putusan uji formil dan materi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Jangkar NTT mendesak MK untuk membatalkan UU KPK hasil revisi karena dinilai sangat  melemahkan lembaga tersebut.

Dalam surat yang dikirimkan, Jumat (30/4), itu, disampaikan sejak pembentuk undang-undang merevisi UU KPK, berturut-turut permasalahan datang menghampiri…

Perppu covid-19 dinilai tidak bisa ditangani dengan hukum normal.

Para pemohon yakni 1 orang PPS dari Depok, 1 PPK dari Depok, 1 KPPS dari Kabupaten Bantul, dan 1 orang PPK dari Kabupaten Sleman.

Implementasi UU Cipta Kerja dinilai berpotensi merugikan hak penyandang disabilitas. Seperti, kemudahan aksesibiltas bangunan gedung.

"Ini menunjukan pembentukan UU tidak partisipatif, transparan dan ada jarak pembuat regulasi dengan publik," ujarnya.