LPSK Sesalkan Penyiksaan Aparat Terhadap Warga Terus Berulang

Perlindungan yang diberikan negara bertujuan agar saksi, korban, maupun pelapor bisa berperan membantu penegak hukum mengungkap tindak pidana tanpa…

LPSK mengingatkan penyidik tentang hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi.

PEMERINTAH diminta melakukan langkah nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pada 2020 permohonan progra perlindungan ke LPSK mengalami penurunan sebanyak 20%.

Pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada korban dan keluarga yang menjadi korban aksi terorisme.

PELANGGARAN hak asasi manusia (HAM) terhadap umat agama dan keyakinan minoritas masih banyak terjadi di Indonesia. Kebanyakan dilakukan atas nama agama.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  menyatakan siap memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang mengetahui peristiwa bentrok…

“Perlindungan diperlukan agar para saksi dalam kasus ini dapat memberikan informasi tanpa adanya intimidasi atau potensi ancaman lain,”…

Saat ini permohonan yang diajukan Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk keluarga dan saksi terkait penembakan pendeta Yeremia sudah…

LPSK juga mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan…

Permohonan dari pengacara Joko Tjandra itu dinilai tidak memenuhi persyaratan dalam regulasi. Apalagi Polri sudah menetapkan Anita Kolopaking…

Peran perempuan melawan korupsi itu tentu tidaklah sekadar main-main dan itu harus menjadi sungguh-sungguh

Terdapat ancaman dan risiko yang dihadapi dari ancaman fisik, nonfisik, hingga kerugian lainnya.

Berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sejak 2016 hingga Juni 2020 setidaknya ada 926 permohonan perlindungan terhadap anak…

PP ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak korban, khususnya para korban terorisme seperti yang telah LPSK lakukan selama…

Namun, jika memiliki keseriusan memerangi kekerasan seksual, negara butuh UU yang bisa memayungi semua aspek.

Banyak pihak menyesalkan RUU PKS tidak masuk prolegnas. Pasalnya, RUU itu untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menekankan bahwa kewajiban negara melindungi para penyintas harus seiring dengan keikutsertaan masyarakat dalam mendukung…

LPSK menyesalkan Keputusan DPR mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional 2020