Dewas Tegaskan Pengusutan Laporan Etik Lili Pintauli Masih Berlangsung

Lili Pintauli Siregar tidak pantas lagi menjabat pimpinan lembaga tersebut. Hal ini seiring dengan berbagai sengkarut pelanggaran yang dilakukannya.

Lili kembali dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menerima fasilitas akomodasi hotel hingga tiket menonton ajang balap MotoGP 2022 di Sirkuit Internasional…

Dewas KPK menolak laporan itu karena meyakini masih berkaitan dengan pelanggaran etik sebelumnya.

Boyamin menilai dugaan ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK jika dibiarkan berlarut. Dewas diminta cepat memproses nasib Lili secara…

"Dikarenakan kasusnya telah lebih dahulu dilaporkan kepada Dewan Pengawas KPK sehingga pelaporan gratifikasi haruslah dipandang sebagai upaya…

Dewas KPK akan memanggil perwakilan PT Pertamina terkait fasilitas nonton MotoGP untuk Komisioner KPK Lili Pintau Siregar.

KPK juga diminta tidak menyepelekan sorotan AS tentang pelanggaran etik Komisioner Lili Pintauli Siregar. 

"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya…

Menyoroti hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, meminta KPK untuk menyikapi isu tersebut secara…

Penyebabnya, Lili terbukti melanggar kode etik lantaran menyalahgunkan jabatannya sebagai pimpinan KPK

Pada 2021 lalu, misalnya, Dewas KPK telah menjatuhkan sanksi sedang berupa pemotongan gaji Lili sebesar 40 persen setiap bulan selama setahun.

ICW menilai dugaan penerimaan fasilitas terebut bagian dari gratifikasi. Dalam hal ini, melanggar Pasal 12 B UU tentang Tindak Pidana Korupsi.

Lili diduga mendapatkan akomodasi hotel hingga tiket Moto GP dari salah satu perusahaan BUMN

Dewas diminta independen dalam memproses dugaan etik kedua Lili ini. Seluruh kabar tentang dugaan Etik Lili diminta dipertimbangkan Dewas KPK.

Tumpak enggan menyampaikan nama pelapornya. Laporan itu sudah diterima dan diproses dengan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh Dewas KPK.

Atas putusan majelis hakim itu baik Robin, Maskur maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi mengtakan laporan itu sudah ditindaklanjuti anak buahnya.

KEJAKSAAN Agung akan menganalisa laporan resmi Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli terkait skandal Tanjungbalai

Lili dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.