Revisi UU Penanggulangan Bencana, DPR Minta Pendapat Pesantren

Menurut dia, kalau RKUHP mau dibahas maka harus masuk dalam Prolegnas 2021 dan mekanismenya adalah dilakukan Rapat Kerja (Raker) ulang di Baleg…

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu…

Rencana revisi tersebut bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 akan ditetapkan terlebih dahulu.

Pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi, maka itu akan membuka ruang korupsi legislasi…

Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah…

RUU Hukum Acara Perdata juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis.

"Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan…

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.

Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial

Taufik Basari menekankan ada batasan yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

Kinerja DPR RI dalam menyelesaikan tunggakan  undang-undang sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan partai.

Yang paling mendasar lagi adalah adanya evaluasi masyarakat adat setelah 10 tahun.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher mengatakan eksistensi masyarakat hukum adat harus dijamin melalui aturan yang jelas

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi VIII DPR ingin BNPB juga dilibatkan dalam panitia kerja membahas perubahan Undang-Undang Penanggulangan…

DPR membuka ruang partisipasi dalam pembahasan RUU sehingga rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas legislasi jadi kuat.

Kinerja DPR di masa sidang 2019-2020 berfokus pada menyerap aspirasi rakyat terkait penanganan pandemi covid-19.

Siti Musdah Mulia, menyebut usulan RUU Ketahanan Keluarga itu tak ubahnya RUU jahiliah.

Masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021