NasDem Harap RUU TPKS Tak Lagi Ditunda-Tunda

Beleid tersebut  mendapat dukungan mayoritas fraksi dan sah menjadi undang-undang (UU).

Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore bisa selesai.

Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK

Sukamta mengatakan sesuai pandangan mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung disahkannya RUU TPKS yang sesuai dengan nilai Pancasila dan…

Pemerintah, lanjut dia, sangat mendorong agar RUU TPKS bisa segera disahkan karena sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus dan melindungi…

Sejumlah RUU harus dituntaskan menjadi undang-undang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. 

DPR mengapresiasi ketegasan Presiden Jokowi yang menekankan perlindungan korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama.

Kepala negara menekankan harus ada percepatan mengingat makin banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang harus ditangani secara serius.

Eks Wali Kota Banda Aceh itu menyampaikan tugas pembahasan tingkat 1 RUU TPKS belum ditentukan. Pasalnya, bakal beleid tersebut belum disahkan menjadi…

Pemerintah pun diharapkan segera memeroses surat presiden (Supres) setelah RUU TPKS disahkan sebagai RUU inisiatif DPR.

Muhaimin memastikan RUU tersebut akan disahkan menjadi inisiatif DPR pertama pada rapat paripurna Januari 2022.

Dalam pandagannya, PPP juga menginginkan ada pengaturan tentang jenis-jenis tindak pidana seksual yang dilakukan sebelum atau di luar pernikahan.

Pengambilan keputusan tersebut untuk menentukan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR.

Puan mengatakan kajian yang dilakukan Indonesia itu menciptakan landasan yang kuat untuk mengurangi diskriminasi dan memenuhi hak-hak perempuan.

Fraksi-fraksi yang mengirimkan surat tersebut beralasan masih membutuhkan pendalaman terhadap materi RUU TPKS.

Willy menjelaskan, beberapa klausul penting yang menjadi progres dalam RUU ini adalah penegasan tentang pencegahan terhadap TPKS dan fokus perlindungan…

Sufmi menjelaskan bahwa Komisi I dan pemerintah sudah hampir menemukan titik temu tentang pengaturan status dan desain lembaga otoritas pelaksana PDP

RUU Jabatan Hakim yang sempat masuk Prolegnas Prioritas 2020 tidak terdaftar dalam Prolegnas 2021.  

Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus hari ini mengatakan dua negara ini menjadi tujuan utama terkait dengan rencana aplikasi dan implementasi RUU TPKS.