NasDem Nilai Belum Tepat Bahas Revisi Paket UU Politik

RUU PKS menekankan pada aspek perlindungan. Hal tersebut merupakan komitmen negara dalam melindungi dan memuliakan perempuan dan anak.  

Berbagai rapat panitia kerja sambung Willy tetap berjalan sedangkan dalam melakukan fungsi pengawasan langsung dilakukan secara terbatas.

Mengingat DPR tengah menargetkan pembahasan sejumlah RUU, maka akan diterapkan kebijakan kombinasi antara WFH dan WFO.

ukungan terhadap pengesahan RUU PKS datang dari PDI-P, Partai Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra dan PKB. Termasuk organisasi keagamaan seperti NU,…

Menurut Mahfud saat jumpa pers yang disiarkan melalui YouTube, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, orang dijerat UU ITE adalah orang yang menyebarkan…

Dari diskusi yang dilakukan, Kemenkumham bersama seluruh pihak yang terlibat menyepakati dua hal.

Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.

BANYAKNYA jumlah kasus pemerkosaan anak perempuan hingga pembunuhan perempuan merupakan kecenderungan meningkatnya kejahatan femisida.

Untuk masa sidang saat ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS akan fokus menghimpun masukan dari berbagai kalangan dan pemangku kepentingan melalui rapat…

PEMERINTAH bersama DPR tengah membahas revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana. Revisi UU tersebut saat ini masih dibahas…

Menurut dia, kalau RKUHP mau dibahas maka harus masuk dalam Prolegnas 2021 dan mekanismenya adalah dilakukan Rapat Kerja (Raker) ulang di Baleg…

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan secara legal formal regulasi yang diproduksi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu…

Rencana revisi tersebut bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 akan ditetapkan terlebih dahulu.

Pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi, maka itu akan membuka ruang korupsi legislasi…

Sebanyak 5 fraksi menyatakan tidak setuju pembahasan RUU KK dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sebagai RUU inisiatif DPR. Ke-5 fraksi tersebut adalah…

RUU Hukum Acara Perdata juga akan memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis.

"Rasanya kurang tepat jika sebagai negara hukum, Indonesia masih memberlakukan peraturan yang cenderung mengabaikan aspek pluralitas keagamaan…

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.