-
Pasal Penghinaan dalam RKUHP Tunjukkan Ketidakdewasaan Politisi
Pengesahan RKUHP dengan pasal penghinaan terhdapa pemerintah dinilai akan melegitimasi pemerintahan yang antikritik dan membungkam suara rakyat.
-
Tim Formula E Jakarta dinilai kurang profesional dalam menyiapkan proposal untuk BUMN. Apalagi, Kementerian BUMN memiliki prosedur sponsorship tersendiri.
-
Semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
-
Ariza, sapaan akrabnya, menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak antikritik. Serta, meminta warga untuk melihat data penyelesaian masalah di Ibu…
-
Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu…
-
Pada 1 Mei 2022, sejumlah perwakilan buruh dari berbagai daerah siap melakukan aksi protes. Termasuk, menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
-
Pengamat politik Indonesia Maju Institute, Andi Purnomo, menyatakan meski Puan dan Jokowi sama- ama berasal dari satu partai yakni PDIP, namun Puan…
-
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong pemerintah untuk pastikan harga pangan stabil selama Ramadan.
-
Puan Maharani menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Sikap ini diprediksi akan berdampak positif ke elektabilitas…
-
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan.
-
Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad, heran delegasi Israel bisa menghadiri acara Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali.
-
Tidak dicantumkannya peran Presiden II Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan…
-
Presiden Jokowi pun memastikan bahwa pemerintah akan selalu membuka diri terhadap kritik dan saran yang disampaikan insan pers.
-
Kepala Divisi Hukum KontraS Andi Muhammad Rizaldi juga menyayangkan adanya pemanggilan paksa terhadap Fatia dan Haris.
-
PENGAMAT Komunikasi dari Universitas Indonesia Fatimah Ibtisam menilai banyaknya hoaks dan fitnah yang menimpa sejumlah tokoh menjadi cermin ketidakdewasaan…
-
"Di negara demokrasi, menjawab kritik dan mengadu logika adalah bagian dari mujadalah, mencari kebenaran. Silakan kritik," ujar Mahfud
-
Kapolri juga kembali mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi ini dijamin oleh UUD 1945, Pasal 28
-
Pemprov DKI Jakarta memastikan segera mempelajari sejumlah kritik yang disampaikan LBH DKI. Termasuk, memberikan respons dan klarifikasi.
-
Partai Gelora Jawa Barat mengajak seluruh kader dan simpatisannya untuk memberi contoh
yang baik dalam menyampaikan kritik. -
Pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, 'pembohong' kalimat ini tidak mencerminkan etika…