Kritik Tiktoker Bima Lahir dari Cinta Daerah, Pemda Harus Lebih Bijak

Sahroni meminta Pemprov Lampung untuk mendengar kritik yang membangun, bahkan mengajak pihak yang melontarkan kritik untuk berkolaborasi.

VIDEO mengenai Protection Visa Subclass 866 yang disampaikan TikTokers Awbimax Reborn menyedot perhatian jutaan orang.

PEMILIK akun TikTok Awbimax Reborn bernama Bima Yudho Saputro viral di media sosial lantaran konten videonya mengenai penyebab Lampung tidak maju-maju.…

WAKIL Gubernur Lampung Chusnunia Chalim tidak ambil pusing akan kritikan seorang pengguna Tiktok bernama Awbimax Reborn dalam video berjudul 'Alasan…

Dalam video anime juga menampilkan meme berupa wajah Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus.

Dalam Forum 2045, para profesor bersepakat dan salah satu langkah bersama yang perlu dilakukan mendapatkan dukungan publik, adalah penguatan demokrasi.

Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Polda Metro Jaya, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar,…

FSGI mendorong Pemprov NTT mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena sangat membahayakan tumbuh kembang anak karena tidak berpihak pada kepentingan…

Pengamat mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi dan pangan serta energi pada 2023.

Diketahui, uang selisih rafaksi minyak goreng yang belum dibayarkan pemerintah sejak 31 Januari 2022, nilainya mencapai Rp344,3 miliar.

Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN Laksana Tri Handoko, karena dianggap gagal menjalankan tugas.

Keluarga korban kasus gagal ginjal akut menilai kasus ini bukan hal biasa, namun tragedi kemanusiaan karena menyebabkan ratusan anak meninggal dunia…

Menurut Kontras, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan.

KITA bisa melihat bahwa hubungan erat antara kebebasan pers dan demokrasi merupakan keterkaitan yang tidak bisa dibantah

KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua kalangan,…

Tak hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan menyampaikan kritik pun telah banyak dilakukan.

Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, dalam kasus ini, publik adalah pihak yang paling menerima kemudaratan.

Sekitar 73% (jurnalis perempuan) diancam atau diserang melalui email atau media sosial, sekitar 48% jurnalis perempuan menyensor diri sendiri.

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kesalahan dengan…