-
Masyarakat Desak Pemerintah Penuhi Hak Korban Kasus Gagal Ginjal
Keluarga korban kasus gagal ginjal akut menilai kasus ini bukan hal biasa, namun tragedi kemanusiaan karena menyebabkan ratusan anak meninggal dunia…
-
Menurut Kontras, pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan saluran irigasi, bagi korban pelanggaran HAM berat terlalu menyederhanakan konsep pemulihan.
-
KITA bisa melihat bahwa hubungan erat antara kebebasan pers dan demokrasi merupakan keterkaitan yang tidak bisa dibantah
-
KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Selasa, (6/12) dinilai berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat semua kalangan,…
-
Tak hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan menyampaikan kritik pun telah banyak dilakukan.
-
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, dalam kasus ini, publik adalah pihak yang paling menerima kemudaratan.
-
Sekitar 73% (jurnalis perempuan) diancam atau diserang melalui email atau media sosial, sekitar 48% jurnalis perempuan menyensor diri sendiri.
-
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kesalahan dengan…
-
Dedi menuturkan semua pihak berhak melontarkan kritik kepada pemerintah. Namun, kritik tersebut harus berbasis data akurat, bukan karena ketidaksukaan.
-
Menurut Abi, sudah saatnya pemberdayaan masyarakat dalam hal energi dipikirkan secara serius
-
Pengesahan RKUHP dengan pasal penghinaan terhdapa pemerintah dinilai akan melegitimasi pemerintahan yang antikritik dan membungkam suara rakyat.
-
Tim Formula E Jakarta dinilai kurang profesional dalam menyiapkan proposal untuk BUMN. Apalagi, Kementerian BUMN memiliki prosedur sponsorship tersendiri.
-
Semua pengaduan masyarakat terkait implementasi kebijakan publik pasti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
-
Ariza, sapaan akrabnya, menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak antikritik. Serta, meminta warga untuk melihat data penyelesaian masalah di Ibu…
-
Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu…
-
Pada 1 Mei 2022, sejumlah perwakilan buruh dari berbagai daerah siap melakukan aksi protes. Termasuk, menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
-
Pengamat politik Indonesia Maju Institute, Andi Purnomo, menyatakan meski Puan dan Jokowi sama- ama berasal dari satu partai yakni PDIP, namun Puan…
-
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendorong pemerintah untuk pastikan harga pangan stabil selama Ramadan.
-
Puan Maharani menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan. Sikap ini diprediksi akan berdampak positif ke elektabilitas…
-
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyerukan pemerintah supaya menstabilkan harga pangan sebelum masuk Ramadan.