DPR: Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan

Singkatnya waktu kampanye , kata Idham, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendukung paslon agar lebih rasional mengkampanyekan kandidatnya masing-masing.

Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan 13 parpol tersebut, yakni PPP, PKB, PDIP, NasDem, Demokrat, PAN, Gerindra, PSI, Golkar, Perindo, PKN, PKS,…

Perludem menegaskan bahwa KPU harus melakukan verifikasi dan menindak. Apalagi, jika ada WNI yang namanya tanpa sepengetahuan dicatut partai politik…

Tahapan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan administrasi parpol berlangsung pada 15-28 September. 

Tercatat, ada 1.290 aduan masyarakat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang tercantum namanya di Sipol KPU. 

Sejauh ini, KPU menyatakan masih ada beberapa parpol yang belum memperbaiki dokumen persyaratan jelang ditutupnya tahapan administrasi.

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan  terus mengoptimalkan kinerja terkait data pemilih.

"Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan agar peristiwa miris pada Pemilu 2019 yang lalu tidak terulang lagi."

Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mencurigai ada jual beli jabatan yang terjadi di badan ad hoc penyelenggara Pemilu.

Komisi II DPR RI,  menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun kepada KPU,dan sebesar Rp 6 triliun kepada Bawaslu untuk Pemilu 2024

Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,99 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi…

Kondisi politik yang semakin dinamis membuat penafsiran tentang ketentuan pidana pemilu seringkali berbeda. 

"Nanti akan dibahas di internal KPU. Keputusan di KPU bersifat collective collegial,"

Kampanye di kampus nantinya menghadirkan politisi atau calon pemimpin dengan aturan main di kampus terkait.

Pasalnya, PKB telah menyerahkan kepengurusan 100% tingkat provinsi, 100% tingkat kabupaten/kota dan 100% kecamatan. Serta, menyerahkan dokumen…

KPU memberi kesempatan kepada parpol mulai tanggal 15-28 September untuk memperbaiki dokumennya. 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 95,83 persen partai politik (parpol) yang lolos tahapan pendaftaran Pemilu 2024 belum penuhi syarat verifikasi…

Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mengatakan peraturan Bawaslu tidak bisa lepas dari peraturan KPU.

"Menyatakan (pihak) Terlapor (KPU RI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,"