KPK Ingatkan Masyarakat agar tidak Sembunyikan Koruptor

KPK miris melihat koruptor terus-terusan dihadiahi potongan hukuman oleh MA.

Teranyar, Luthfi Hasan Ishaaq, yang mengajukan PK terhadap vonis 18 tahun penjara dan bekas Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang dijatuhi hukuman 6 tahun…

Tim Tangkap buronan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menangkap terpidana korupsi Lisa Lukitawati yang buron selama dua tahun.

PBNU menilai orientasi dalam pembangunan ekonomi belum untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan kemakmuran bagi sebesar-besar rakyat Indonesia.

Sebanyak 13 narapidana korupsi  yang mendekam di tahanan KPK menjalani ibadah Natal di balik jeruji besi.

"Jadi bukan hanya memberi hukuman fisik tapi juga merampas hasil pidana korupsi," tegasnya.

Ayo Nen kita JIHAD.

Pinangki menyewa apartemen senilai US$63.600 ribu atau sekitar Rp882 juta per tahun. Ia juga memiliki batasan kartu kredit Rp67,72 juta.

Prasetijo mengaku tidak pernah lagi menerima uang dari Tommy selain US$20 ribu tersebut.

MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.

Menurut Joko Tjandra, percakapan dalam ponsel miliknya yang diekstrasi oleh Adi sudah tidak digunakannya sejak lama.

“Kesaksian itu tidak sesuai dengan fakta persidangan karena tak ada hubungan dengan Nurhadi dan Rezky Herbiyono,” kata Maqdir

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

KPK mencatat sedikitnya 22 koruptor sudah mendapat pengurangan hukuman melalui upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung (MA)

ICW sudah meragukan keberpihakan MA dalam pemberantasan korupsi. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar, tren vonis terbukti ringan dengan rata-rata 2 tahun…

Data yang dihimpun dari KPK dan MA, sedikitnya 23 nama mendapat potongan hukuman.

KPK mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak lantaran upaya PK merupakan langkah luar biasa.

ICW menilai nasib pemberantasan korupsi makin suram jika MA tetap mempertahankan tren vonis ringan terhadap pelaku kasus korupsi.

Mahkamah Agung atau mal, kok doyan kasih korting?