Aktivis: Vaksin Berbayar Saat Pandemi Langgar Konstitusi

Upaya tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform media sosial atau melalui kegiatan-kegiatan sosial.

Menurut Irene, nilai-nilai Pancasila tidak hanya terbatas pada persoalan toleransi.

Masyarakat juga menilai Jokowi tidak perlu mencalonkan menjadi calon presiden pada 2024 dengan persentase 71,65%.

MPR RI perlu membentuk komisi yang bertugas mengawasi pembentukan undang-undang agar koheren atau sejalan dengan amanah UUD NRI Tahun 1945.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan berpendapat, penyelesaian masalah bangsa tidak melulu lewat amandemen konstitusi.

Taufik Basari berpendapat penerapan amandemen UUD 1945 harus melalui proses dan kajian yang mendalam.

Pengamat politik dari LIPI Firman Noor walaupun praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan cukup baik, kenyataannya oligarki pun tumbuh dengan…

Dalam menjalankan tampuk pemerintahan, presiden akan selalu berjalan dengan orang-orang sekelilingnya baik dari sektor formal maupun nonformal.

Pengamat tata negara Bivitri Susanti menyebutkan, ide amandemen UUD 1945 yang sekarang bergulir di tengah publik merupakan ilusi elite politik tanpa…

Konflik berkepanjangan, kata Menag, membuat kita tidak punya masa depan. SKB tiga menteri yang memfasilitasi toleransi itu bisa menjadi sarana resolusi…

Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga menegaskan sama sekali tidak memiliki niat untuk menjadi presiden tiga periode.

MAHKAMAH Konstitusi (MK) berwenang melakukan restorasi terhadap pelanggaran konstitusi yang dilakukan bupati terpilih Sabu Raijua 2020, Orient Patriot…

Pembentukan undang-undang yang dilakukan dengan menutup akses masyarakat untuk memperoleh informasi, maka itu akan membuka ruang korupsi legislasi…

Para pendekar siap berhadapan dengan siapa pun yang mencoba-coba mengganggu konstitusi negara. Mereka juga mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga…

Rencana IPO ( initial public offering) Subholding Pertamina disebutkan merupakan bagian dari transformasi dan tak ada yang inkonstitusional.

Menurutnya, lima sila dalam Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi dalam pemaknaan Trisila atau Ekasila.

"Pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi…

Penegasan tersebut disampaikan presiden untuk menggapi polemik yang muncul di publik terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

PBNU berpandangan RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik.