-
Menteri Hadi Selesaikan Konflik Agraria 100 Tahun di Pasuruan
Tanah yang disertifikatkan ini sudah dikuasai masyarakat selama hampir 100 tahun.
-
Menurut Raja Juli, penyerahan sertifikat merupakan cara untuk memastikan kepastian hukum tanah
-
Momen eksekusi itu dibagikan Wanda Hamidah lewat media sosial Instagram pribadinya. Ia kemudian meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo.
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menemui langsung masyarakat di Desa Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa…
-
Kunjungan ini untuk mencari solusi penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo, Kelurahan Cepu
-
Salah satu penyebab meningkatnya konflik tanah di Indonesia, karena pemerintah masih mengakui hak-hak barat yang berasal dari Hak Eigendom, Erfpacht,…
-
RIBUAN hektare lahan milik Pemkab Manggarai Barat (Mabar) di Labuan Bajo, NTT, raib di tangan pihak yang tidak bertangung jawab.
-
"Saya mendesak Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto segera turun melakukan pengukuran ulang luas lahan perkebunan kelapa sawit milik PTPN IV ini.
-
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen dan meminta dukungan DPR untuk bisa terus menghilangkan…
-
Berbagai kebijakan dibuat pemerintah untuk meminimalisasi konflik agraria yang sebelumnya acap kali terjadi.
-
Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam, Presiden Jokowi juga membahas isu perekonomian yang semakin dibayangi ketidakpastian global.
-
Letter C atau girik, petok, verponding, dan segala dokumen tanah yang lama sudah tidak berlaku sejak Oktober 1987.
-
Apabila sudah mencapai 100%, secara geospasial, batas dan luas tanah akan tersertifikasi. Program PTSL dapat menciptakan kepastian hukum hak atas tanah…
-
Upaya tersebut sebagai terobosan penting yang memberikan harapan bagi penyelesaian konflik agraria.
-
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Yessy Melania memuji langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan reforma agraria secara besar-besaran.
-
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali mengeluarkan terobosan baru dalam upaya memberantas mafia tanah di wilayah hukumnya.
-
KONFLIK agraria yang terjadi dinilai kerap menimbulkan gejolak sosial dan cenderung menimbulkan hal-hal yang menghambat pembangunan di daerah.
-
Dia mengklaim, Kementerian ATR mampu menyelesaikan ribuan kasus atau konflik agraria, khususnya terkait mafia tanah.
-
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah.
-
POLDA Sumut ikut terlibat menangani proses hukum terhadap peristiwa bentrokan warga dengan Satpam PT Sumatera Sylva Lestari yang terjadi di daerah…