Polda Metro Pastikan Penembakan Exit Bintaro tak Terkait Ketua DPRD

Pernyataan Prasetio Edi menanggapi pelantikan dua wali kota oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Diketahui, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat kini memiliki…

Prasetyo mengatakan dalam melakukan Bimtek, DPRD DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas AKI…

Prasetyo Edi Marsudi diadukan oleh tujuh fraksi ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI karena dugaan maladministrasi penetapan jadwal rapat paripurna hak…

Pelaksanaan Pilgub diatur dalam UU No 10 tahun 2016 yang disahkan setahun sebelum Anies menjadi Gubernur DKI

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan laporan tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E.

Diketahui, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta penolak paripurna interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan…

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi belum menerima surat permintaan penggantian anggota terhadap anggota DPRD dari Fraksi PSI Viani Limardi.

"Saya pastikan tidak ada Peraturan Daerah tentang Formula E. Perda Nomor 7 Tahun 2019 itu tentang APBD 2020. Formula E hanya satu dari puluhan…

Taufik menyebut pihaknya membawa bukti pendukung berupa surat undangan yang dibuat setelah bamus.

"Bamus ini forumnya paripurna di dalam rapat paripurna. Nanti itu istilahnya kuorum atau tidak kuorum, terjadi di paripurna. Jangan dibuat kayak…

KETUA DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dituding tabrak tata tertib (tatib) yang dibuat dan disahkannya melalui ketuk palunya sendiri.

Prasetyo Edi Marsudi menepis telah melanggar aturan tata tertib saat memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus).

KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, memutuskan menyetujui pengajuan rapat paripurna untuk memutuskan hak interpelasi Formula E.

Dia tidak ingin ajang Formula E justru merusak usaha penanggulangan Covid-19 yang sudah membaik saat ini.

"Harus ada sinergi dari masing-masing kepala daerah. Supaya aturan di lapangan jelas dan petugas juga harus tegas. Tidak ada pengecualian,"…

Perpres tersebut diterbitkan karena bencana pandemi covid-19 secara nasional yang tentunya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan…

"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020,"…

SUDAH berkali-kali usulan status pahlawan untuk disandangkan pada Bang Ali kandas hanya karena persyaratan administrasi. Tahun ini DPRD DKI berharap…

"Karena seharusnya ini bisa dicegah. Kerja-kerja Satgas Covid-19 di DKI Jakarta kemana kalau bisa sampai terjadi kerumunan seperti itu,"…