DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

Politikus Gerindra DKI, Mohamad Taufik, melihat Fadil Imran belum cukup memahami kondisi Jakarta. Sehingga masih ada sosok lain seperti Kasetpres Heru…

Mohamad Taufik menilai sosok Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono merupakan figur yang tepat menjabat sebagai Penjabat Gubernur…

Hal itu hanya berlaku bagi ASN yang enggan mendukung program strategis nasional.

Larangan pj kepala daerah mencalonkan diri di pilkada tercantum dalam pasal 7 ayat (2) huruf q UU Pilkada

Akmal menyebut terdapat 662 pejabat tinggi madya di Indonesia yang berpeluang menjadi pj gubernur. Oleh karenannya dibentuk tim untuk memetakan sosok…

KPK khawatir adanya kepentingan yang merugikan rakyat setelah menjabat jika dari proses pemilihan sudah koruptif.

Tito Karnavian menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mewajibkan pemerintah untuk membuat aturan turunan pengisian penjabat (Pj.) kepala daerah…

Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah

Sebaiknya 266 penjabat kepala daerah yang masih tersisa dan akan dilantik melalui mekanisme PP yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Guspardi Gaus mengingatkan agar pemerintah secara khusus Kemendagri dapat menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengangkatan…

"(Evaluasi) tiga bulan sekali sesuai undang-undang. Dari situ kita lakukan evaluasi. Apakah performancenya bagus atau tidak," ujar Menteri…

Mereka memiliki tugas yang sama beratnya dengan pemimpin-pemimpin daerah yang baru saja purnatugas.

Proses pemilihan penjabat kepala daerah harus dijalankan secara ketat dan transparan. 

Kemendagri menegaskan akan terus memonitoring dan evaluasi Pj kepala daerah

"Iya betul sekali besok pukil 08.00 pagi akan melantik lima penjabat kepaal daerah gubernur. Di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri," ujar…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT…

Perludem menyayangkan lantaran sampai sekarang belum ada aturan terkait penunjukan penjabat ini oleh Kemendagri.

Proses ini sering menjadi ajang transaksi yang rentan terjadinya praktik-praktik korupsi. Mirip halnya praktik jual beli jabatan dalam beberapa perkara…