Menuju Kursi Presiden 2024 dan Gelaran Pilkada

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat terkonfirmasi positif covid-19 di Jakarta, Rabu (13/1)

Untuk mendukung pelaksanaan PPKM, Kapolri menerbitkan Surat Telegram No ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021 yang ditujukan kepada seluruh…

PEMBATASAN sosial berskala besar (PSBB) pada 11-25 Januari akan berlaku di 23 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali.

Pemprov Jabar akan menyiapkan petunjuk teknis tentang penerapan pembatasan sosial di Bandung Raya dan Bogor, Depok, serta Bekasi.

Aparat keamanan akan menindak tegas warga yang menyelenggarakan atau terlibat kerumunan di malam Tahun Baru 2021.

Jangan sampai kerumunan di malam pergantian tahun mencetuskan klaster baru covid-19.

KEPALA daerah di seluruh Indonesia diminta melarang adanya pesta tahun baru (new year eve) 2021.

KPK mengamankan uang dan dokumen terkait kasus yang menjerat Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo usai menggeledah 10 lokasi, termasuk rumah dan kantor…

Memang sistem politik kita maju jadi pimpinan kepala daerah butuh biaya besar.

Komitmen kepala daerah untuk pencegahan korupsi itu kelihatan dari bagaimana dia memajukan delapan area perbaikan tata kelola yang kita dorong di daerah.

Transaksi politik dan biaya tinggi pilkada menjadi persoalan klasik yang memicu korupsi kepala daerah.

Sikap masyarakat yang tidak takut melaporkan dugaan praktek korupsi menjadi kunci dalam pemberantasan sekaligus mencegah korupsi.

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau pimpinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) berani mencegah intervensi dari…

DERETAN kepala daerah yang terpapar covid-19 terus bertambah.

Pemberhentian kepala daerah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

MASYARAKAT selalu menjadi korban dari kebijakan kepala daerah yang koruptif lantaran harus memenuhi imbal jasa donaturnya dalam pemilihan.

Instruksi Mendagri kepada kepala daerah yang siap dipecat bila melanggar protokol kesehatan tidak melampaui kewenangan.

Senada, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menilai kepala daerah memang harus memberikan contoh yang baik.

"Ya pada dasarnya kami patuh pada aturan. Negara ini negara hukum yang punya ketentuan ada undang-undang dasar, ada undang-undang."