Pastikan Tepat Sasaran, Menteri ATR/Kepala BPN Terjun Langsung Serahkan Sertipikat ke Rumah Warga Gowa 

Program PTSL mendorong sertifikasi tanah secara masif dan sistematis untuk memberikan kepastian hukum, juga memudahkan warga mendapatkan akses ekonomi

Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.

Bentuk nota kesepahaman (MoU) meliputi percepatan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, permasalahan tanah, dan pemberdayaan tanah masyarakat.

Hadi erharap kegiatan Hantaru 2022 bisa lebih merefleksikan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia

SEJUMLAH warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo yang dulu kontra tambang kini berbalik mendukung. Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan…

Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) SK Budiardjo menyatakan hingga saat ini belum ada pergerakan sebagaimana instruksi Presiden Jokowi.

Sudah ada masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan hak guna bangunan dari tanah atas hak pengelolaan (HPL) milik Pemprov NTB

Hadi optimistis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dengan kebijakan land freeze

Kepala Kantor BPN Kota Tangsel Harison Mocodompis dan petugas BPN lainnya dengan mengendarai motor menelusuri gang-gang sempit di pemukiman padat yang…

Hal itu penting sebagai kepastian hukum dan menghindari terjadinya sengketa lahan. Dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia, baru 94 juta…

Jokowi meminta Kementerian ATR terus melakukan terobosan dan bekerja cepat

Kementerian ATR/BPN menjalin kerja sama dengan organisasi keagamaan sebagai dalam usaha sertifikasi tanah wakaf.

Febri mengaku, jika masyarakat berkenan datang sendiri, memang sebenarnya tidak rumit dan biaya juga cukup terjangkau

Menteri Hadi Tjahjanto memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diamanatkan oleh Presiden 

"Pejabat ATR/ BPN bukan Penegak Hukum, bukan Penyidik. Yang diperlukan saat ini bukan baret dan tongkat komando, tapi  pikiran dan hati para…

Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kakanwil dan Kakantah beserta jajarannya.

Kasus sengketa Cakung penuh dengan rekayasa dan intervensi dari para pengusaha dan oknum pejabat pertanahan yang merugikan rakyat kecil.

Junimart mengatakan, target 80 juta bidang tanah tersertifikat pada 2025 yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, melalui program sertifikat tanah gratis…