Calon PPAT Berdemo Tuntut Penerbitan Surat Keterangan Lulus 

“Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan,” ujar Hadi

PP 18 Tahun 2021 telah mengatur hunian yang bisa dimiliki WNA di Indonesia, yakni rumah tapak dan rumah susun atau apartemen

Harison mengatakan, PTSL Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5.424 bidang tanah yang berasal dari K3 yaitu bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan

Raja menjelaskan bahwa 53% atau 109.838 sertifikat dicapai dalam kurun waktu 6 tahun yakni pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo

Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto memastkan pihaknya akan melakukan sertifikasi rumah ibadah tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.

Penyerahan sertifikat ini menyita perhatian publik karena sejak berdirki 1995, SD Negeri 002 Batam Kota belum memiliki sertifikat tanah.

Hadi mengatakan RDTR IKN yang telah disusun dapat segera ditetapkan produk hukumnya berupa beberapa regulasi

“Sering dengar mafia tanah? Nah, cara mengantisipasinya adalah dengan menyertifikasi tanah tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, jaga baik-baik sertifikatnya

Ia berharap, sertifikasi terhadap tanah gereja dapat menjadi pagar yang membuat mafia tanah tidak bisa mengganggu hak-hak umat. 

Sepanjang 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sebanyak 18.852 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia

Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung kepada 10 pemilik rumah perwakilan masyarakat…

"Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan…

Program PTSL mendorong sertifikasi tanah secara masif dan sistematis untuk memberikan kepastian hukum, juga memudahkan warga mendapatkan akses ekonomi

Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.

Bentuk nota kesepahaman (MoU) meliputi percepatan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, permasalahan tanah, dan pemberdayaan tanah masyarakat.

Hadi erharap kegiatan Hantaru 2022 bisa lebih merefleksikan tugas menjadi pelayan masyarakat.

Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia

SEJUMLAH warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo yang dulu kontra tambang kini berbalik mendukung. Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan…