-
Calon PPAT Berdemo Tuntut Penerbitan Surat Keterangan Lulus
PARA calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen…
-
“Hotline Pengaduan Pusat telah menerima 24.745 percakapan. Hal ini menunjukan masyarakat membutuhkan kanal pengaduan,” ujar Hadi
-
PP 18 Tahun 2021 telah mengatur hunian yang bisa dimiliki WNA di Indonesia, yakni rumah tapak dan rumah susun atau apartemen
-
Harison mengatakan, PTSL Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5.424 bidang tanah yang berasal dari K3 yaitu bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan
-
Raja menjelaskan bahwa 53% atau 109.838 sertifikat dicapai dalam kurun waktu 6 tahun yakni pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo
-
Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto memastkan pihaknya akan melakukan sertifikasi rumah ibadah tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi.
-
Penyerahan sertifikat ini menyita perhatian publik karena sejak berdirki 1995, SD Negeri 002 Batam Kota belum memiliki sertifikat tanah.
-
Hadi mengatakan RDTR IKN yang telah disusun dapat segera ditetapkan produk hukumnya berupa beberapa regulasi
-
“Sering dengar mafia tanah? Nah, cara mengantisipasinya adalah dengan menyertifikasi tanah tersebut. Makanya Bapak dan Ibu, jaga baik-baik sertifikatnya
-
Ia berharap, sertifikasi terhadap tanah gereja dapat menjadi pagar yang membuat mafia tanah tidak bisa mengganggu hak-hak umat.
-
Sepanjang 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan sebanyak 18.852 sertifikat tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia
-
Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN.
-
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat hasil Konsolidasi Tanah secara langsung kepada 10 pemilik rumah perwakilan masyarakat…
-
"Dengan adanya program PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta meminimalisir timbulnya sengketa dan…
-
Program PTSL mendorong sertifikasi tanah secara masif dan sistematis untuk memberikan kepastian hukum, juga memudahkan warga mendapatkan akses ekonomi
-
Pembentukan Panja ini dinilai penting, menyusul banyaknya pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait berbagai permasalahan menyangkut pertanahan.
-
Bentuk nota kesepahaman (MoU) meliputi percepatan pendaftaran tanah, asistensi pencegahan, permasalahan tanah, dan pemberdayaan tanah masyarakat.
-
Hadi erharap kegiatan Hantaru 2022 bisa lebih merefleksikan tugas menjadi pelayan masyarakat.
-
Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen memberikan kepastian hukum terhadap semua rumah ibadah di Indonesia
-
SEJUMLAH warga Desa Wadas Kecamatan Bener, Purworejo yang dulu kontra tambang kini berbalik mendukung. Pembayaran ganti rugi pada warga pemilik lahan…